Desil Bansos Dipermasalahkan, Pemerintah Sebut Data Masih Bisa Dikoreksi
RADAR JEMBER – Posisi desil dalam data bantuan sosial (bansos) saat ini menjadi sorotan.
Pengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi rakyat secara tepat.
Pemerintah bahkan mengakui bahwa data sosial ekonomi tidak bisa dianggap sebagai angka final. Perubahan kondisi masyarakat menjadikan data perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN) sengaja dirancang untuk terus mengalami pemutakhiran.
Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai juga memiliki jalur untuk mengajukan koreksi.
“DTESN bukan data yang bersifat sekali jadi kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dengan cepat sementara data juga terus diperbarui oleh karena itu pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran termasuk usul dan sanggah dari masyarakat agar warga yang belum perdata atau mengalami ketidaksesuaian dapat diperiksa dan diperbaiki,” Ujar Qodari yang dikutip dari suatu media, Selasa, (15/9/2026).
Menurutnya, Penggunaan DTESN sebagai basis penyaluran bansos justru membuka data keluarga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan.
Semenjak diterapkan, terdata 4,33 juta keluarga penerima manfaat baru yang masuk dalam program bantuan sosial.
Angka tersebut dinilai menjadi salah satu hasil dari proses integrasi dan pemutakhiran data.
“Kini DTSN sudah digunakan pemerintah sebagai basis penyaluran bansos sejak diimplementasikan tercatat 4,33 juta keluarga penerima manfaat baru pada program bantuan sosial. Ini menunjukkan bahwa pemutakhiran dan integrasi data tidak hanya berfungsi menertibkan data penerima tetapi juga berhasil membantu menemukan warga yang sebelumnya belum menerima bantuan meskipun mereka memenuhi kriteria,” Kata Qodari.
