RADAR JEMBER — Informasi yang dihimpun diperkirakan ribuan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah bersiap menggelar aksi damai di depan Istana Negara pada Senin, 7 September 2026.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawalan publik terhadap janji penataan kepegawaian dan kepastian masa depan mereka.
Gerakan ini menekankan pentingnya ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan para tenaga pendidik serta teknis yang selama ini mengabdi di garda terdepan pelayanan publik.
Dalam aksi mendatang, para perwakilan PPPK tidak hanya menyampaikan suara, tetapi juga membawa empat tuntutan pokok yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kejelasan status kerja.
Baca Juga: Bukan Jalur-jalur Jatah: Guru PPPK Harus Ikut Tes Jika Ingin Jadi PNS pada 2027
"Kami membawa empat tuntutan utama yang akan disampaikan langsung di hadapan Istana pada Senin, 7 September 2026 agar pemerintah mendengar langsung kondisi riil di lapangan," ujar salah satu koordinator lapangan aksi dalam keterangannya pada Senin, 31 Agustus 2026.
Keempat tuntutan tersebut mencakup kepastian alih status menjadi pegawai penuh waktu, kejelasan regulasi penggajian, jaminan perlindungan kerja, serta percepatan proses rekrutmen ASN bagi pegawai paruh waktu.
Para perwakilan menegaskan bahwa aksi massa dalam jumlah besar ini dirancang berjalan tertib dan damai.
Momen ini dipandang sebagai media komunikasi terbuka untuk menyambung aspirasi daerah ke tingkat nasional.
"Aksi pada Senin, 7 September 2026 ini adalah bentuk penyampaian aspirasi yang damai dan tertib. Kami ingin membangun komunikasi produktif dengan pemerintah demi memajukan kualitas pelayanan publik di daerah," tambahnya pada Senin, 31 Agustus 2026.
Melalui langkah ini, para tenaga PPPK berharap ada respons konkret dari Istana agar regulasi kepegawaian dapat lebih berpihak pada keadilan dan kesejahteraan para abdi negara.
Penulis: Mochammad Feriel Alfaritzy
Editor : M. Ainul Budi