RADAR JEMBER - Pemerintah terus mempercepat penguatan ekonomi berbasis desa melalui penyelesaian pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KD/KMP) Merah Putih.
Setelah fokus pada pembentukan kelembagaan selama beberapa bulan terakhir, kini ribuan koperasi mulai memasuki tahap operasional dengan dukungan fasilitas fisik dan legalitas yang telah diselesaikan.
Langkah tersebut dinilai menjadi fase penting dalam mewujudkan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Baca Juga: Manajer Kopdes Hadapi Tantangan Berbeda di Tiap Desa, Perlukah Skema Gaji Dibedakan?
Tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, koperasi juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, hingga pengembangan usaha mikro di tingkat desa.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembangunan fisik beserta sarana pendukung pada ribuan koperasi yang dipersiapkan untuk beroperasi secara bertahap.
"Sudah 83.000 badan hukum akte dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang sudah selesai. Kemudian yang 100 persen bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845," ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta. (12/7/2026)
Menurut Ferry, penyelesaian aspek legal dan infrastruktur merupakan fondasi utama sebelum koperasi menjalankan berbagai layanan ekonomi kepada masyarakat.
Dengan kesiapan tersebut, pemerintah berharap koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan usaha.
Operasional koperasi secara bertahap dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026.
Pemerintah optimistis kehadiran koperasi ini akan memperkuat aktivitas ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang berbasis gotong royong.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bertujuan memperkuat ekonomi desa, tetapi juga memastikan berbagai barang bersubsidi dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
"Karena banyak barang subsidi diselewengkan tidak sampai ke rakyat yang perlu. Tapi diatur-atur sedemikian. Bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri," kata Presiden Prabowo Subianto saat Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79. (12/7/2026)
Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan koperasi merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat desa yang membutuhkan akses ekonomi lebih mudah dan efisien.
Dengan ribuan koperasi yang telah memiliki bangunan, gudang, gerai, serta badan hukum, pemerintah berharap fase operasional pada Agustus mendatang menjadi awal terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
Penulis: Mochammad Feriel Alfaritzy
Editor : M. Ainul Budi