Saya masih terkesima dengan Wahyudi Askar, pemuda yang membuat wakil rakyat terdiam ketika ia memaparkan fakta dan data MBG di lapangan. Terungkap ada tiga yayasan sebagai penguasa dapur SPPG. Simak lanjutan narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Kalau selama ini ente mengira dapur SPPG cuma tempat masak nasi, sayur, telur, dan ayam, buang jauh-jauh pikiran itu. Di negeri penuh kejutan ini, dapur bisa berubah menjadi pusat gravitasi kekuasaan. Siapa yang menguasai dapur, dialah yang menguasai aliran uang.
Tiga nama berdiri paling depan: Yayasan Polri, Muhammadiyah, dan TNI AD. Mereka bukan sekadar penyelenggara, melainkan penguasa absolut dapur SPPG dari Sabang sampai Merauke. Jumlahnya bikin mata berkedip dua kali. Polri hampir menyentuh 1.415 dapur dari target 1.500. Muhammadiyah mengoperasikan 105 dapur ditambah 150 yang masih dibangun. TNI AD juga tak mau kalah dengan 74 dapur aktif dari total target 88 dapur militer.
Kalau sudah sebesar ini, siapa yang berani menarik rem darurat? Rasanya program ini seperti dibungkus baja antikritik. Bukan cuma mengelola makanan, tetapi mengendalikan arus dana miliaran rupiah mengalir setiap hari tanpa kenal libur.
Nuan bayangkan skala kerajaannya. Polri melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat sekaligus menyerap 70.700 tenaga kerja. Itu sudah setara menghidupi satu kota kecil. Di sisi lain, TNI AD melatih sekitar 33.000 prajurit agar mahir mengelola dapur. Tentara biasanya latihan tempur, kini juga latihan mengaduk sayur. Kalau terus begini, sendok bisa naik pangkat jadi senjata strategis.
Angka-angka ini membuat siapa pun melongo. Di balik setiap piring nasi yang dibagikan, ternyata ada jaringan pengelolaan yang luar biasa besar. Pertanyaan nakalnya sederhana, tetapi bikin kepala gatal, kalau para penguasanya sendiri memegang wajan sekaligus kendali, apakah program ini benar-benar mudah dihentikan?
Lalu muncullah Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, membawa kritik yang bikin ruang rapat mendadak sunyi. Menurutnya, ada pembagian kasta yang sangat jelas. The winner adalah pemilik dapur skala besar yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan. The loser adalah relawan yang bekerja dari pagi sampai malam, tetapi hanya kebagian tepuk tangan.
Askar menilai pemerintah lebih memilih vendor besar karena di sanalah rente ekonomi harian berputar. Selama aliran uang itu masih deras mengucur, menurutnya, program akan sangat sulit dihentikan. Evaluasi bisa datang silih berganti, tetapi mesin ekonomi di belakangnya tetap berputar.
Absurdnya lagi, kata Askar, kalau pengelolaan diserahkan kepada sekolah atau komunitas kecil, maka aliran uang sekitar Rp6 juta per dapur setiap hari tidak lagi terkonsentrasi di kelompok besar. Pesona ekonomi politiknya bisa langsung buyar. Ia menyebut model ini sebagai corporate welfare berkedok omprengan, subsidi justru lebih menguntungkan pemain besar dari masyarakat kecil.
