Radar Jember – Kebijakan PT Pertamina (Persero) yang resmi mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertamax (RON 92) per Rabu (10/6/2026) langsung memicu respons dari otoritas fiskal tertinggi negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergeseran kurva harga bensin kelas menengah tersebut diklaim hanya akan memberikan implikasi yang sangat kecil atau minim terhadap angka inflasi nasional.
Menurut kalkulasi Menkeu, stabilitas inflasi diprediksi tidak akan banyak terganggu lantaran urat nadi perekonomian, seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang, sama sekali tidak mengonsumsi pertamax sebagai bahan bakar operasional harian.
Mayoritas pelaku usaha di sektor transportasi makro tersebut dinilai masih bergantung penuh pada varian energi dengan angka RON lebih rendah yang disubsidi oleh kas negara, yakni pertalite dan solar subsidi (biosolar).
"Harusnya relatif minimum, karena kan pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya," ujar Purbaya saat memberikan keterangan di koridor Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menteri Keuangan kembali memperkuat argumentasinya bahwa konsumsi pertamax didominasi oleh kendaraan pribadi, bukan moda transportasi massal.
"Harusnya limited (dampak inflasi, Red) karena kan bukan buat angkutan umum, angkutan barang juga nggak pakai (pertamax, Red)," imbuh pria yang kini memimpin Kementerian Keuangan tersebut.
Uraian Mitigasi Migrasi Konsumen dan Sistem Pengawasan Digital Nozzle Control
Disinggung mengenai adanya risiko efek domino berupa potensi migrasi besar-besaran dari konsumen Pertamax yang bergeser menggunakan pertalite demi menghemat pengeluaran, Purbaya enggan berkomentar terlalu jauh.
Dirinya mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi detail teknis pengawasan tersebut langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Meski demikian, Menkeu memberikan bocoran bahwa pemerintah sejatinya telah menyiapkan instrumen proteksi digital berupa mekanisme pembatasan di lapangan guna menjamin agar kuota energi bersubsidi tidak bocor dan tetap jatuh ke tangan masyarakat yang berhak.
"Itu tanya ke Pak Bahlil, mestinya ada metode lagi nozzle control kalau nggak salah, tanya Pak Bahlil yang lebih ngerti," tutur Purbaya menjabarkan solusi taktis pemerintah.
Sebagai catatan latar belakang, Pertamina Patra Niaga per hari ini resmi mengubah label harga eceran pertamax dari yang semula berada di angka Rp12.300 per liter melambung tinggi ke posisi Rp16.250 per liter.
Langkah penyesuaian ini juga diikuti oleh varian ramah lingkungan pertamax green 95 yang merangkak naik dari banderol Rp12.900 per liter menuju angka Rp17.000 per liter.
Baca Juga: Dipanggil Prabowo Soal Evaluasi IUP, Bahlil Klaim Pasokan LPG dan BBM Aman
Di seberang lini komoditas, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengunci rapat tarif BBM bersubsidi agar tidak mengalami guncangan harga.
Berdasarkan ketetapan terbaru, harga eceran pertalite dipastikan kokoh bertahan di angka Rp10.000 per liter, sejalan dengan harga biosolar yang tetap dipatok stabil pada kisaran Rp6.800 per liter di seluruh wilayah Indonesia.
Editor : Imron Hidayatullahh