Radar Jember - Panggung politik daerah kembali diguncang gempa besar. Serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang periode 2025-2026 menyingkap tabir gelap kekuasaan di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Dihimpun dari berbagai sumber yang kredibel dan dari kanal resmi Akbar Faizal Uncensored, deretan kasus korupsi ini menunjukkan klasemen mengerikan para kepala daerah yang tega mengkhianati amanah rakyat demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
Tak tanggung-tanggung, nilai korupsi yang terungkap sangat fantastis, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. Modusnya pun beragam, mulai dari jatah preman di dinas pemerintah, suap proyek infrastruktur, hingga dugaan penyelewengan dana bantuan bencana yang sangat menyayat rasa kemanusiaan.
Berikut adalah daftar klasemen kelam kepala daerah yang terseret kasus korupsi:
1. Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan, Masa Jabatannya: 2025 - 2030). Memimpin di puncak daftar dengan nilai yang mencengangkan. Bupati dari Partai Golkar ini diduga mengintervensi proses tender pengadaan barang dan jasa demi memenangkan perusahaan keluarganya sendiri. OTT KPK:3 Maret 2026. Nilai Korupsi: ±Rp 46 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 85,6 Miliar.
2. Chyntia Ingrid Kalangit (Bupati Kepulauan Sitaro, Masa Jabatan: 2025 - 2030). Sangat ironis, Bupati dari Partai Golkar ini tersandung kasus di tengah duka warganya. Ia diduga mengorupsi dana bantuan untuk korban bencana Gunung Ruang. Tanggal Ditangkap: 5 Mei 2026. Nilai Korupsi: ±Rp 22,7 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 11,8 Miliar.
3. Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi, Masa Jabatan: 2025 - 2030). Politisi PDI Perjuangan ini diduga terlibat dalam praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebuah praktik kuno yang terus langgeng di birokrasi hari ini. OTT KPK: 18 Desember 2025. Nilai Korupsi: Rp 12,4 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 79,1 Miliar.
4. Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur, Masa Jabatan: 2021 - 2026). Kader Partai NasDem ini terjaring OTT terkait dugaan suap pembangunan RSUD Kelas C di wilayahnya. Nyawa dan kesehatan rakyat tampaknya menjadi ladang komisi 8 persen bagi sang bupati. OTT KPK: 8 Agustus 2025. Nilai Korupsi: ±Rp 9 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 7,2 Miliar.
5. Ardito Wijaya (Bupati Lampung Tengah, Masa Jabatan: 2021 - 2025). Bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengaturan proyek alat kesehatan selama tahun 2025. OTT KPK: 10 Desember 2025. Nilai Korupsi: ±Rp 7,35 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 12,8 Miliar.
6. Abdul Wahid (Gubernur Riau, Masa Jabatan: 2025 - 2030). Kader PKB ini diduga melakukan pemerasan bermodus jatah preman di jajaran Dinas PUPR. Sebuah praktik yang menunjukkan betapa bobroknya pengawasan di tingkat provinsi. OTT KPK: 3 November 2025. Nilai Korupsi: ±Rp 7 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 4,8 Miliar.
7. Gatut Sunu Wibowo(Bupati Tulungagung, Masa Jabatan: 2025 - 2030). Politisi Partai Gerindra ini diduga menggunakan ancaman surat pengunduran diri bagi ASN yang tidak menyetor uang kepadanya. Sebuah intimidasi kekuasaan yang sangat telanjang. OTT KPK: 10 April 2026. Nilai Korupsi: ±Rp 2,7 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 20,3 Miliar.
8. Sudewo (Bupati Pati, Masa Jabatan: 2025 - 2030). Kader Partai Gerindra ini diduga terlibat jual beli jabatan perangkat desa dan suap proyek di lingkungan perkeretaapian (DJKA). Nilai pemerasannya berpotensi mencapai Rp 54,5 Miliar. OTT KPK: 19 Januari 2026. Nilai Korupsi: ±Rp 2,6 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 31,5 Miliar.
9. Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo, Masa Jabatan: 2021 - 2025).Bupati dari PDI Perjuangan ini terseret dugaan suap paket pekerjaan di RSUD Harjono. Jatah haram di tengah fasilitas publik kembali menjadi motif utama. OTT KPK: 7 November 2025. Nilai Korupsi: ±Rp 2,6 Miliar. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 6,3 Miliar.
10. Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong, Masa Jabatan: 2025 - 2030). Kader Partai PAN ini diduga menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahannya. OTT KPK: 9 Maret 2026. Nilai Korupsi: ±Rp 980 Juta. Total Kekayaan (LHKPN): Rp 19,5 Miliar.
Fenomena ini menjadi alarm keras bagi masyarakat. Kekayaan melimpah yang tercatat di LHKPN ternyata tak cukup membendung rasa rakus. Jabatan yang seharusnya menjadi ladang pengabdian, justru diubah menjadi mesin ATM pribadi lewat berbagai modus busuk yang merugikan negara dan rakyat.
Editor : Maulana RJ