KPK Panen di Jatim! Tiga Kepala Daerah Tumbang di Tangan KPK dalam Setahun, Begini Respons Gubernur Khofifah

Radar Jember – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akhirnya angkat bicara terkait rentetan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali mengguncang wilayahnya.

Menanggapi penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Khofifah menegaskan bahwa upaya mitigasi dan ruang koordinasi sebenarnya telah dibuka lebar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Khofifah, selama ini komunikasi antara pimpinan daerah di Jawa Timur dengan jajaran Bagian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK telah berjalan intensif melalui grup komunikasi khusus.

Baca Juga: Kejar Target Konektivitas, Pekerjaan Terus Dikebut Guna Selesaikan Tol Jambi Rengat dan Sigli Banda Aceh

“Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK, dan sebetulnya kabupaten/kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK, sudah ya,” ungkap Khofifah dalam keterangannya di Surabaya, Senin (13/4).

Evaluasi Integritas Pimpinan Daerah

Khofifah menyayangkan kejadian ini kembali terulang, mengingat KPK sebelumnya telah memanggil para kepala daerah satu per satu untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Edukasi tersebut seharusnya menjadi pedoman kuat bagi kepala daerah untuk meminimalisasi celah korupsi dalam setiap kebijakan.

Baca Juga: PWNU Jatim gagas Gerakan NUConomic berbasis tiga pilar pemberdayaan ekonomi warga NU ala Nahdlatut Tujjar

“Sebenarnya semua kabupaten/kota sudah pernah dipanggil satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Catatan Merah: Tiga Kepala Daerah Jatim Tumbang dalam Setahun

Kasus yang menjerat Gatut Sunu Wibowo menambah panjang daftar "catatan merah" kepemimpinan daerah di Jawa Timur.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tercatat sudah ada tiga kepala daerah di Jatim yang diringkus lembaga antirasuah:

1. Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung): Terjaring OTT pada 10 April 2026 terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala OPD.
2. Maidi (Wali Kota Madiun Nonaktif): Ditangkap pada 19 Januari 2026 atas dugaan pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya.
3. Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo Nonaktif): Diringkus pada 7 November 2025 terkait kasus suap jual-beli jabatan dan proyek pembangunan RSUD.

Rentetan kasus ini menjadi sinyal darurat bagi integritas birokrasi di Jawa Timur.

Baca Juga: Konektivitas Asta Cita: Tol Prosiwangi Perkuat Posisi Jember sebagai Motor Ekonomi Tapal Kuda

Sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan alat komunikasi koordinasi dengan KPK belum sepenuhnya efektif jika tidak dibarengi dengan komitmen moral dari masing-masing kepala daerah.

 

Editor : Imron Hidayatullahh