Sandera Status ASN! Begini Cara Culas Bupati Tulungagung Paksa Anak Buah Patuh dan Beri Setoran!
Radar Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar pola pemerasan yang tidak lazim dalam kasus yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini tak lagi sekadar transaksi uang di bawah meja, melainkan menggunakan dokumen administratif sebagai ‘senjata’ untuk menyandera karier para aparatur sipil negara (ASN).
Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut temuan ini sebagai modus baru yang sangat mengerikan dalam sejarah penanganan perkara pemerasan di Indonesia.
Dokumen yang secara formal terlihat sah, kini diputarbalikkan fungsinya menjadi alat penekan yang bersifat permanen.
“Diikat dalam bentuk surat pernyataan. Tinggal diberi tanggal kapan dianggap membangkang, maka surat itu berlaku. Ini sangat mengerikan,” ujar Asep Guntur Rahayu, dilansir dari Antara, Senin (13/4).
Surat Pengunduran Diri ‘Kosong’ sebagai Alat Kontrol
Inti dari modus ini terletak pada penggunaan surat pernyataan pengunduran diri yang wajib ditandatangani oleh pejabat saat pelantikan atau penempatan jabatan. Dokumen tersebut memang dibubuhi meterai resmi, namun sengaja tidak mencantumkan tanggal.
Ketiadaan tanggal inilah yang menjadi celah utama. Surat tersebut dapat diaktifkan atau diberi tanggal kapan saja oleh bupati jika pejabat yang bersangkutan dianggap tidak sejalan, tidak patuh, atau menolak memberikan setoran.
Dalam sekejap, dokumen tersebut dapat berlaku seolah-olah sang pejabat mengundurkan diri secara sukarela.
Mekanisme Tekanan yang Tak Terlihat
