Radar Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar pola pemerasan yang tidak lazim dalam kasus yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini tak lagi sekadar transaksi uang di bawah meja, melainkan menggunakan dokumen administratif sebagai ‘senjata’ untuk menyandera karier para aparatur sipil negara (ASN).
Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut temuan ini sebagai modus baru yang sangat mengerikan dalam sejarah penanganan perkara pemerasan di Indonesia.
Dokumen yang secara formal terlihat sah, kini diputarbalikkan fungsinya menjadi alat penekan yang bersifat permanen.
“Diikat dalam bentuk surat pernyataan. Tinggal diberi tanggal kapan dianggap membangkang, maka surat itu berlaku. Ini sangat mengerikan,” ujar Asep Guntur Rahayu, dilansir dari Antara, Senin (13/4).
Surat Pengunduran Diri ‘Kosong’ sebagai Alat Kontrol
Inti dari modus ini terletak pada penggunaan surat pernyataan pengunduran diri yang wajib ditandatangani oleh pejabat saat pelantikan atau penempatan jabatan. Dokumen tersebut memang dibubuhi meterai resmi, namun sengaja tidak mencantumkan tanggal.
Ketiadaan tanggal inilah yang menjadi celah utama. Surat tersebut dapat diaktifkan atau diberi tanggal kapan saja oleh bupati jika pejabat yang bersangkutan dianggap tidak sejalan, tidak patuh, atau menolak memberikan setoran.
Dalam sekejap, dokumen tersebut dapat berlaku seolah-olah sang pejabat mengundurkan diri secara sukarela.
Mekanisme Tekanan yang Tak Terlihat
Pola pengikatan ini diduga sudah dirancang sejak awal proses birokrasi. Dengan menandatangani surat tersebut, para kepala dinas atau pejabat OPD berada dalam posisi rentan karena karier dan status ASN mereka berada di tangan penguasa daerah tanpa ada perlindungan administratif.
Tekanan ini tidak selalu muncul dalam bentuk ancaman lisan secara terbuka. Keberadaan surat ‘kosong’ itu sendiri sudah menjadi bentuk kontrol implisit yang memaksa ASN untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan yang mungkin berseberangan dengan keinginan bupati.
Hal ini dinilai merusak independensi aparatur dan menghancurkan sistem merit yang seharusnya berbasis kompetensi.
Tersangka dan Kerugian Birokrasi
Dalam perkembangan kasus pasca-OTT pada Jumat (10/4) lalu, KPK telah menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka utama dalam dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait jabatan tahun anggaran 2025–2026.
Keterlibatan pihak-pihak di lingkungan pemerintahan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan secara terstruktur.
Kasus Tulungagung ini kini menjadi sorotan nasional sebagai pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap praktik administratif di daerah agar tidak kembali disalahgunakan menjadi instrumen pemerasan terhadap aparatur negara.
Editor : Imron Hidayatullahh