Radar Jember – Gelombang kritik menghantam Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengadaan puluhan ribu unit sepeda motor listrik operasional.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menegaskan pihaknya akan segera memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban resmi atas penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak transparan tersebut.
Kritik pedas ini muncul setelah terungkapnya fakta bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diduga pernah menolak usulan anggaran tersebut.
Baca Juga: Bukan 70 Ribu, Kepala BGN Ungkap Total Motor Listrik untuk SPPG Capai 21.801 Unit
Charles menilai jika BGN tetap melanjutkan pengadaan tanpa restu Kemenkeu, maka hal itu sudah melanggar tata kelola anggaran.
"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara," tegas Charles, Rabu (8/4).
Ia menambahkan bahwa fokus utama negara seharusnya adalah perbaikan gizi anak, bukan pengadaan barang yang urgensinya dipertanyakan.
"Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," pungkasnya.
Menkeu Akui Pernah Menolak Usulan Anggaran
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pihaknya pernah menolak usulan anggaran untuk motor dan komputer operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun lalu.
"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak," ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Selasa (7/4).
Purbaya menegaskan pemerintah ingin memastikan dana dialokasikan langsung untuk makanan bagi masyarakat.
Terkait pengadaan tahun 2025, ia akan melakukan pengecekan ulang. "Harusnya sama treatment-nya. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan," tambahnya.
Klarifikasi Kepala BGN: Baru Terealisasi 21.801 Unit
Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya buka suara setelah video ratusan motor listrik berstiker BGN viral di media sosial.
Dadan membenarkan adanya pengadaan tersebut dan mengklaim bahwa anggaran itu sudah terencana untuk tahun 2025 guna mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," jelas Dadan.
Ia juga membantah kabar yang menyebut jumlah unit mencapai 70.000. "Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebutnya.
Saat ini, ribuan unit motor tersebut masih berada di gudang karena harus melewati proses administrasi Barang Milik Negara (BMN).
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," tutup Dadan.
Editor : Imron Hidayatullahh