Radar Jember - Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara terkait isu panas yang menyebutkan adanya ancaman pidana bagi masyarakat yang membagikan foto menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kabar tersebut sepenuhnya tidak benar dan merupakan kesalahpahaman yang perlu segera diluruskan.
Dadan memastikan tidak ada kebijakan resmi, apalagi ancaman menggunakan UU ITE, terhadap orang tua siswa atau masyarakat yang mendokumentasikan menu program tersebut. Sebaliknya, ia justru menyambut baik transparansi di jagat digital.
“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Media Sosial sebagai Alat Monitoring
Menurut Dadan, partisipasi publik dalam mengunggah menu yang diterima siswa justru menjadi "asisten" bagi BGN pusat.
Dokumentasi tersebut mempermudah pemantauan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai pelosok daerah.
Baginya, transparansi adalah kunci utama untuk menjaga standar mutu program nasional ini.
Masukan langsung dari warga di media sosial dianggap sebagai instrumen evaluasi yang sangat efektif dan cepat.
“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Tetap Tenang
Dadan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi atau narasi yang tidak jelas sumbernya.
Ia menjamin bahwa kebebasan berekspresi terkait kualitas layanan publik tetap dihargai oleh lembaga yang dipimpinnya.
“Jadi saya pribadi tidak pernah bicara seperti itu. Tidak ada kebijakan BGN yang melarang masyarakat memposting menu MBG,” pungkas Dadan.
Dengan klarifikasi ini, para orang tua kini tidak perlu ragu untuk ikut mengawasi jalannya program MBG demi memastikan nutrisi terbaik bagi anak-anak mereka.
Editor : Imron Hidayatullahh