Radar Jember - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jember secara tegas menyatakan dukungannya terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
Sikap ini diambil sebagai bentuk kepatuhan partai terhadap aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, mengungkapkan bahwa berdasarkan data survei nasional LSI Denny JA periode Oktober 2025, sebanyak 66,1 persen responden menolak jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Baca Juga: Adian Napitupulu Tantang Debat Menteri Perhubungan, Buntut Potongan Tarif Ojol hingga 20 Persen
Merujuk hasil survei itu, penolakan ini bahkan lebih tinggi di kalangan generasi Z dan milenial, yang mencapai angka di atas 70 persen hingga 80 persen.
"Sebagai partai, tentu kami mendengarkan betul aspirasi mayoritas masyarakat. Fakta membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung," kata Widarto, Senin (12/01/2026).
Menanggapi isu cost politik atau biaya tinggi dalam Pilkada langsung, Widarto menilai hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Baca Juga: Rocky Gerung: Amnesti untuk Hasto dan Abolisi untuk Tom, Langkah Prabowo Menjauh dari Dinasti Jokowi
Menurut dia, biaya yang dikeluarkan untuk proses demokrasi jauh lebih kecil dibandingkan risiko kerugian akibat salah memilih pemimpin, seperti dampak penanganan bencana yang tidak efektif.
Terkait maraknya politik uang (money politics), Widarto menekankan bahwa hal tersebut kembali pada komitmen partai politik dan para calon.
Ia mendorong dilakukannya pendidikan politik secara konsisten agar pemilih atau masyarakat menjadi lebih cerdas.
"Pendidikan politik inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita ingin pemilih memilih berdasarkan track record, kemampuan, dan pengalaman calon, bukan berdasarkan apa yang mereka terima sesaat seperti sembako atau uang," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa tahun 2026 adalah tahun pembuktian bagi tegaknya demokrasi. Meski ada anggapan Pilkada lewat DPRD juga demokratis, ia meyakini fakta bahwa mayoritas rakyat masih menghendaki ingin memilih langsung pemimpinnya.
“Dan kami di PDI Perjuangan berkomitmen menjaga kedaulatan rakyat tersebut,” pungkas politikus yang juga Wakil Ketua DPRD Jember itu. (mau)
Editor : M. Ainul Budi