Jakarta, Radar Jember - Tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi tamparan keras yang mempertanyakan kehadiran negara dalam menjamin keselamatan institusi pendidikan keagamaan.
Di tengah duka, suara lantang datang dari Parlemen yang menagih tanggung jawab pemerintah yang dinilai absen dalam pengawasan konstruksi, sedari perencanaan hingga eksekusi.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah yang seolah lepas tangan dari supervisi pembangunan pesantren.
Baca Juga: Keracunan MBG Terus Berulang, Anggota DPR: Audit Total, Belajarlah dari Jepang dan Tiongkok
Menurut dia, insiden ini adalah bukti nyata kelalaian yang seharusnya bisa dicegah jika negara proaktif.
"Selama ini pemerintah ada nggak hadir ikut mensupervisi tata cara membangun? Kita kan punya Kementerian PU yang urusin konstruksi," sentil Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
Cucun menyoroti ironi yang terjadi, di satu sisi, pesantren dianggap sebagai mitra strategis negara dalam mencerdaskan bangsa.
Namun di sisi lain, mereka dibiarkan berjuang sendiri membangun fasilitas yang aman dan layak, terbebani oleh mahalnya biaya konsultan konstruksi.
"Tanpa diminta pun sepertinya negara sudah harus hadir, karena dari sisi fungsi, mereka (pesantren) itu membantu negara,” paparnya.
Baca Juga: Lewat 'Gus’e Menyapa', Bupati Fawait Buktikan Pemerintah Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Meskipun pemerintah daerah dan BPBD telah turun tangan untuk penanganan darurat, Cucun menekankan bahwa langkah reaktif saja tidak cukup.
Ia mendesak adanya mitigasi konkret, termasuk menurunkan tim ahli teknik sipil untuk mengaudit kelayakan bangunan di hampir 30.000 lebih pesantren di seluruh Indonesia, terutama yang memiliki bangunan bertingkat.
“Sekarang negara tinggal hadir membantu mereka meng-guidance cara-cara membangun," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Editor : M. Ainul Budi