radar jember - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan akan aktif mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang sudah berlangsung sejak 6 Januari 20225 itu makin menuai sorotan saat beberapa waktu terakhir terjadi kasus keracunan di sejumlah wilayah.
Untuk pendataan korban keracunan MBG, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa ada koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait.
Ada Standarisasi Angka Laporan Keracunan
Menkes Budi mengatakan bahwa laporan keracunan akan menggunakan sistem yang sudah terjalin dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan.
“Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama Kemenkes dan BGN ya,” kata Menkes Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Update Dilakukan Seperti saat COVID-19
Budi juga menambahkan tentang keterbukaan informasi data kasus keracunan kepada publik, seperti rutin memberikan update jika diperlukan.
Hal tersebut, kata Budi akan dilakukan dengan koordinasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah.
“Kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu, misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan saat COVID-19, itu kita lakukan,” terangnya.
Kemenkes Bakal Awasi MBG Sebagai Pihak Eksternal
Budi mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan daftar apa saja yang harus diawasi selama MBG berjalan.
“Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai, apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku,” imbuhnya.
Pengawasan yang dilakukan Kemenkes, menurut Budi nantinya termasuk dalam pengawasan eksternal yang dilakukan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Kita akan melapis, pengawasan eksternal pada SPPG ini selama seminggu lagi. Kemenkes, Kemendagri karena aparatnya di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari dan pengawasan eksternal setiap minggu, dari luar,” paparnya.
Pengawasan pada Penerima Manfaat
Budi juga membeberkan bahwa pihak sekolah juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan sebelum para siswa mengonsumsi makanan MBG.
“Sekolah penerima makanan ini bantu pengawasan dan koordinasi dengan Mendikdasmen, bisa memanfaatkan unit-unit kesehatan sekolah, upaya kesehatan sekolah di seluruh sekolah di bawah beliau untuk bisa membantu mengawasi,” ujarnya.
“Seenggaknya begitu makanannya datang kan kita bisa dilihat lah warnanya ada berubah apa nggak, baunya aneh nggak, fisiknya lendir-lendiran nggak?” tuturnya.
Pengawasan sederhana tersebut, menurut Budi untuk mengurangi risiko keracunan saat siswa mengonsumsi MBG.
Efektivitas MBG Bakal Dipantau
Monitoring pelaksanaan program juga dilakukan dengan para penerima manfaat akan diukur tinggi badan dan berat badan setiap 6 bulan sekali.
Data tersebut akan disinkronkan dengan data program cek kesehatan gratis (CKG) anak-anak sekolah.
“Kita bisa tahu efektivitasnya program seperti apa, dan setiap tahun sekali akan lakukan survei gizi nasional di mana dulu hanya dilakukan stunting. Ini akan ditambah untuk di atas 5 tahun khusus anak sekolah,” jelasnya.
Editor : M. Ainul Budi