MANGLI, Radar Jember - Staf Ahli Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Prof Moh Chotib menyebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Hal ini disampaikan Chotib di Gedung Kuliah Terpadu (GKT) UIN KHAS Jember kemarin (3/6), seraya menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia, baik dari sisi akademis, teknis, maupun hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan dari kalangan akademisi akan memperkuat fondasi kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Kementerian P2MI, menurut Chotib, telah diberikan mandat untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap para pekerja migran Indonesia.
Perlindungan ini mencakup seluruh siklus migrasi kerja, mulai dari pra-penempatan, masa kerja di luar negeri, hingga proses pemulangan ke tanah air.
Dalam konteks ini, perguruan tinggi dinilai mampu memainkan peran dalam meningkatkan literasi hukum bagi calon pekerja migran.
Selain itu, lembaga pendidikan tinggi juga dapat berkontribusi melalui pelatihan keterampilan kerja serta penyediaan data dan hasil riset yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan publik.
Chotib menekankan bahwa sinergi antara Kementerian P2MI dan perguruan tinggi harus diperkuat melalui forum-forum diskusi dan kerja sama riset.
Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang masih membayangi pekerja migran, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan penegakan hak-hak mereka.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi besar perguruan tinggi dalam mencegah maraknya pekerja migran ilegal. Dengan pendekatan humanis dan berbasis komunitas, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang turut menyosialisasikan jalur migrasi legal dan aman saat melaksanakan praktik lapangan di tengah masyarakat.
“Perguruan tinggi tidak hanya mencetak tenaga kerja profesional, tetapi juga agen pelindung sosial,” tegas Chotib.
Ia berharap, ke depan, program-program pendidikan tinggi bisa lebih terintegrasi dengan agenda nasional perlindungan pekerja migran.
Melalui dukungan akademik yang kuat, Chotib optimistis Indonesia akan mampu membangun ekosistem migrasi kerja yang lebih adil, aman, dan bermartabat. (dhi)
Editor : M. Ainul Budi