JAKARTA, RADARJEMBER.ID - Setelah lama bungkam, Nadiem justru bilang PPDB zonasi itu bukan kebijakan dia. Melainkan, menteri sebelum dia yakni Muhadjir Effendy. Hal tersebut disampaikan oleh Nadiem di salah satu acara pendidikan, di Posbloc akhir pekan kemarin.
”Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir,” jelas Nadiem. Kendati begitu, ia mengaku bahwa kebijakan tersebut sangat penting untuk dilanjutkan.
Karena, kebijakan ini mampu mengatasi kesenjangan antar peserta didik. Meski diakuinya, kerap kena getahnya setiap tahun karena kebijakan tersebut. Statement tersebut sontak mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Indra Charismiadji, pengamat pendidikan ini mengaku menyayangkan pernyataan tersebut. Mengingat kebijakan Merdeka Belajar episode 1 salah satunya tentang PPDB Zonasi. Kemudian, diperkuat dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
Berlaku bagi semua sekolah berbagai tingkatan di tanah air seperti Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
”Itu kan juga beliau yang tanda tangan,” ungkapnya, Minggu (30/7). Hal ini turut membikin dia menduga, Nadiem tak tahu detail mengenai program-program dibuat.Selain itu, dia turut prihatin, sikap Nadiem karena saran dari oranglain tidak pernah digubris.
masyarakat sipil terus memberikan evaluasi akan program-programnya tapi tidak pernah digubris. ”Kita evaluasi terus sebagai masyarakat sipil, tapi nggak pernah digubris. Gimana coba?” tutur
Dia berpendapat, latar belakang Nadiem bukan berasal dari bidang pendidikan membuat Mantan Bos Gojek tersebut kurang cermat dalam mengurus pendidikan Indonesia karena begitu pelik. Hingga akhirnya menyalahkan menteri terdahulu.
Dibagian lainb, Zainuddin Maliki,Anggota Komisi X DPR mengatakan, bahwa harusnya menteri saat ini melakukan perbaikan bilamana dirasa ada kebijakan terdahulu kurang. Menurut Maliki, kebijakan PPDB zonasi ini sejatinya sudah relative bagus.
Namun, masih ada kekurangan soal pengawasan di lapangan. ”Pelanggaran terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan,” ucap Politikus PAN tersebut.Selain itu, imbuh dia, upaya memberikan pemahaman kepada publik juga masih kurang.(*)
Editor:Winardyasto HariKirono
Foto:Dery Ridwansah/JawaPos.com
Sumber Berita:JawaPos.com
Editor : Safitri