BACA JUGA : Disperinaker Kota Surabaya Buka Posko Pengaduan Pembayaran THR
"Iya saya juga baru dapet info. Hal itu tentu tidak ada aturan membolehkan dan tidak ada pula aturan melarang," jelas Farih, saat dihubungi wartawan, Kamis (6/4).Namun begitu, secara norma di masyarakat berlaku, ia mengatakan bahwa hal itu tak dibenarkan dilakukan.
Apalagi oleh pengurus RT maupun tokoh masyarakat di manapun, termasuk di wilayah Cengkareng."Secara kepatutan tentu hal yang tidak patut dilakukan oleh tokoh masyarakat (ketua RT atau RW) di tengah masyarakat kita yang sedang memghadapi kesulitan.”imbuh Farih.
Saat ini, Farih mengaku bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan lurah Kapuk untuk memberikan pembinaan terhadap bersangkutan. Selain itu, meminta agar surat permintaan THR itu untuk dicabut.
"Saat ini sudah dilakukan pembinaan oleh lurah dan mencabut surat edaran tersebut.”imbuh dia.
Dalam surat edaran viral di media sosial, tampak surat meminta THR itu ditandatangani Ketua RT, Sekretaris RT, Bendahara RT, Ibu PKK, dan Ketua Musalah Aljihad tanggal 30 Maret 2023.
Surat tersebut berisikan permintaan secara terang-terangan THR kepada Pengurus RT, petugas keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis,dan ZIS Kelurahan. Adapun permintaan THR itu bahkan sudah dipatok nilainya.
Untuk home industri senilai Rp 300 ribu, warung Rp 150 ribu, kontrakan Rp 200 ribu, dan rumah tinggal Rp 60 ribu. Uang THR tersebut ditarik mulai tanggal 2, 9, dan 16 April 2023 dan bisa dicicil selama tiga kali penarikan. (*)
Editor:Winardyasto HariKirono
Foto;Twitter@txtdrjkt
Sumber Berita:jawapos.com
Editor : Safitri