BACA JUGA : Pemadaman Listrik 24 Jam Lebih PLN Rayon Kabupaten Mukomuko, Minta Maaf
Pakar keamanan siber Pratama D. Pershada menuturkan, setelah data PLN, IndiHome, data registrasi sebanyak 1,3 miliar SIM card, dan 105 juta data pemilih, kini giliran data rahasia dan surat presiden yang diduga bocor. ”Total yang dibocorkan itu dokumen kepresidenan sebanyak 679.180,” papar Pratama. Ada beberapa data yang diunggah. Yakni, judul surat, nomor surat, keterangan surat pengirim, dan identitas pegawai penerima.
Namun, untuk data yang diklaim, ukuran file-nya hanya 189 MB. ”Kalau dikompres hanya 40 MB,” ujar Pratama. Dengan jumlah data yang sedikit itu, lanjut dia, sulit mengidentifikasi keasliannya. Berbeda ceritanya dengan data registrasi SIM card dan data pemilih KPU. ”Kalau data SIM card dan KPU sudah pasti asli,” jelas dia. Pratama berupaya menelusuri Bjorka. Hasilnya, dia berkesimpulan bahwa Bjorka cukup cerdas dalam menyembunyikan identitasnya.
Agak susah memastikan bahwa hacker itu berasal dari dalam negeri atau justru luar negeri. ”Bahasa Inggris-nya juga cukup bagus,” tutur Pratama. Yang pasti, Bjorka mengerti benar kondisi Indonesia. Tidak seperti hacker asing yang biasanya hanya menjual data. Bjorka mengerti isi data dan dampak politisnya. ”Bahkan, melakukan profiling beberapa pejabat,” jelas dia.
Menurut Pratama, sangat mungkin peretasan ke pemerintah Indonesia akan terus terulang. Sebab, fondasi sibernya belum didukung political will. ”Semua itu harus datang dari negara dengan undang-undang sekaligus kerja sama antarnegara,” tegas Pratama. Damar Juniarto, Direktur Eksekutif Safenet menilai, rentetan kasus kebocoran data menunjukkan situasi keamanan siber di Indonesia tidak baik-baik saja.
Editor:Winardyasto HariKirono’
Ilustrasi Istimewa
Sumber Berita:jawapos.com Editor : Safitri