DITOTRUNAN – Radar Semeru - Kesadaran lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Lumajang untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pengajarnya terus digenjot.
Saat ini, tercatat baru 56 lembaga yang mendaftarkan guru non-ASN mereka ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Diakui, risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya bisa menimpa siapa saja, termasuk para pendidik.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lumajang, Delistyana Diah Vianty, mengatakan, pentingnya seluruh guru non-ASN mendapatkan perlindungan ini. Menurutnya, peran guru sangat strategis dalam dunia pendidikan, sehingga kesejahteraan serta kepastian perlindungan mereka harus dijamin.
Baca Juga: ONEderful Aston Inn Lumajang, Terus Berikan Inovasi Baru Dalam Perayaan Anniversary Yang Pertama
"Kami ingin agar seluruh guru non-ASN bisa ikut terlindungi. Saat ini yang sudah pasti terdaftar di tempat kami baru ada 56 lembaga," ujar Delistyana.
Delistyana menjelaskan, manfaat program ini sangat nyata bagi keluarga atau ahli waris jika terjadi risiko yang tidak diinginkan.
Selain membantu meringankan beban finansial keluarga yang ditinggalkan, jaminan sosial tersebut juga menyediakan program beasiswa untuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak peserta.
Kemanfaatan program ini telah dirasakan langsung oleh dua keluarga ahli waris, yakni ahli waris dari Raudhatul Athfal (RA) serta ahli waris guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Falah Karangbendo yang menerima klaim manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan Lumajang.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Lumajang, Ahmad Faisol, mengapresiasi penyerahan manfaat tersebut sebagai bukti konkrit pentingnya perlindungan bagi para pengajar.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong seluruh sekolah dan madrasah di bawah Kemenag agar segera mendaftarkan tenaga pendidiknya.
“Ini bentuk kerja sama yang luar biasa. Tentu kami akan berusaha mengimbau dan mengajak guru-guru non-ASN di bawah naungan Kemenag agar ikut memanfaatkan program jaminan ini,” pungkasnya. (son)
Editor : M. Ainul Budi