WONOREJO, Radar Semeru - Capain pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 lalu mendapat apresiasi dari DPRD Lumajang.
Bahkan, dalam penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu surplus mencapai Rp 142,03 miliar.
Informasinya, realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp 2,226 triliun atau 101,13 persen dari target yang ditetapkan, sementara realisasi belanja dan transfer mencapai Rp2,084 triliun atau 85,21 persen dari anggaran.
Praktis terjadi surplus anggaran ratusan miliar.
Bupati Lumajang Bunda Indah Amperawati mengatakan, selain pengelolaan keuangan daerah yang suprlus, sejumlah indikator pembangunan daerah juga menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Lumajang tahun 2025 mencapai 5,35 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,08 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,02, serta angka kemiskinan menurun menjadi 8,60 persen.
Sementara itu, Ketua DPRD Hj. Oktafiyani mengapresiasi Pemkab Lumajang atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“LKPJ ini akan kami bahas melalui komisi-komisi bersama mitra kerja sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran demi mewujudkan pembangunan yang semakin baik bagi masyarakat Lumajang,” pungkasnya. (ika/son/bud)
Editor : M. Ainul Budi