radar jember - SELAIN diminta untuk mempercepat pemasangan CCTV di sejumlah titik rawan di desa, DPRD Lumajang juga mendorong pemerintah desa segera mengoptimalkan fungsi linmas dan poskamling untuk menekan aksi kriminal yang belakangan marak.
Ketua Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan mengatakan, besaran dana dusun yang diterima setiap pemerintah desa sama. Nilainya mencapai Rp 50 juta per dusun. Nominal yang cukup besar itu seharusnya mampu mengakomodasi keamanan.
Baca Juga: Polres Lumajang Perketat Patroli Malam Tiap Hari, Antisipasi Aksi Kejahatan
“Anggaran itu masuk ADD. Kami sangat merespons baik, karena soal poskamling, linmas, sebetulnya aspirasi yang lama, namun baru terakomodasi,” katanya.
Menurutnya, fokus keamanan desa dapat dimulai dengan mengoptimalkan fungsi linmas dan poskamling.
“CCTV sebetulnya tidak begitu urgent, karena ketika terjadi baru ngecek CCTV,” tambahnya.
Selama ini tugas linmas kadang hanya tampak ketika pelaksanaan pilkades, pilkada maupun pemilu. Padahal, peran linmas lebih dari itu. Mereka diharapkan mampu menjaga keamanan wilayah di lingkungan desa.
Reza menjelaskan, salah satu cara mengoptimalkan fungsi itu adalah dengan memperhatikan kesejahteraan linmas.
Sehingga, mereka juga merasa memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pengamanan di desa.
Baca Juga: Aktris Terkenal Luna Maya Wisata Ke Tumpak Sewu Lumajang
“Honor linmas ada yang Rp 100 ribu per bulan. Informasi itu saya dapat dari penyampaian Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono. Honor ini bisa merangsang petugas linmas bisa bekerja dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk poskamling sebesar Rp 3 juta.
“Kami masih belum mengetahui persis pagu untuk linmas dan poskamling berapa. Namun, dengan alokasi dana dusun, kebutuhan itu masih bisa terpenuhi,” pungkasnya. (son/bud)
Editor : M. Ainul Budi