radarjember.id - Tingginya angka putus sekolah di Lumajang mendapat perhatian dari DPRD Lumajang. Melalui juru bicara Fraksi Gerindra Heri Nani Hariyati mendorong Pemkab Lumajang untuk mendirikan lembaga kejar paket di setiap desa demi peningkatan IPM Lumajang.
Selain urusan harapan hidup, kesehatan serta standar hidup layak, pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan jumlah perolehan poin yang dinilai oleh badan pusat statistik (BPS). Untuk itu, perlu terobosan lain untuk memastikan prioritas pembangunan di tahun 2025 terwujud.
Heri Nani Hariyati mengatakan, perlu adanya alokasi dana yang memadai untuk membuat program baru di bidang pendidikan. Yaitu program tebus ijazah bagi murid yang telah lulus dari sekolah negri maupun swasta namun terkendala biaya untuk melakukan pelunasan.
Baca Juga: Siap Jelajahi Wisata Batu Jubang? Nikmati Pemandangan Jember dari Ketinggian dan Fasilitas Seru!
“Biasanya karena ada tunggakan di sekolah asalnya. Hal ini tentu masih banyak di temui di masyarakat sekitar kita. Selain itu fenomena ini juga bertolak belakang dengan sukses program belajar 12 tahun dan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di Lumajang,” katanya.
Menurutnya, angka anak putus sekolah di Lumajang juga cukup tinggi hingga bulan Agustus 2024 lalu. Setidaknya ada 5.848 anak yang tercatat. Harapannya, Pemkab Lumajang mampu mendorong lembaga pendidikan atau sekolah yang menggunakan sistem kejar paket tersedia di setiap desa.
“Kami berharap agar jangan hanya prinsip yang dikedepankan. Melainkan semua prinsip-prinsip penyusunan APBD yang telah disebutkan harus benar-benar ditaati, sesuai dengan kebutuhan.
penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan tepat waktu, transparan, masyarakat bisa mengetahui dan dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang APBD," pungkasnya (son/fid)
Editor : Adeapryanis