Pengaduan THR Tunggu Edaran Gubernur

Safitri • Dipublikasikan Jumat, 7 April 2023 | 19:45 WIB
ilustrasi (Foto: Maulana Ijal)
ilustrasi (Foto: Maulana Ijal)
KEPUHARJO, Radar Semeru – Sejak SE Menteri Ketenagakerjaan mengenai pemberian tunjangan hari raya alias THR beredar, tidak sedikit pekerja yang berharap kepastian. Apalagi masa pandemi telah berlalu. Namun, hingga kini Disnaker Lumajang belum membuka posko pengaduan. Alasannya menunggu SE gubernur.

BACA JUGA : Warga Jember yang Daftar Haji Sekarang, Berangkatnya 32 Tahun Lagi

Besaran THR keagamaan berdasar SE menteri diatur cukup terperinci. Tak hanya pekerja yang bekerja lebih dari setahun yang mendapatkan THR. Bahkan, pekerja yang baru bekerja beberapa bulan pun ikut kecipratan besaran yang lumayan. Namun, perhitungannya diatur. Bergantung masa kerja dibagi setahun, kemudian dikalikan satu bulan upah.

Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnaker Lumajang Supriyadi mengatakan, THR keagamaan memang sedang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar pekerja yang ada di Lumajang. Sebab, perusahaan tidak bisa menjadikan pandemi korona sebagai alasan kuat untuk menunda pembayaran hak kepada pekerja.

“Cukup banyak pekerja yang melakukan konsultasi kepada kami mengenai pembayaran THR. Ya, mereka menanyakan soal saat ini apakah masuk kategori pandemi atau tidak. Kami memang tidak bisa memberikan jawaban memuaskan. Tetapi, meskipun tidak ada pembatasan, pertumbuhan ekonomi memang perlahan tumbuh,” katanya.

Menurutnya, sekalipun banyak pekerja yang menanyakan kepastian, pihaknya belum bisa membuka posko pengaduan untuk menampung aduan dugaan pelanggaran. Sebab, sampai saat ini meskipun SE Menteri Ketenagakerjaan sudah terbit, namun SE gubernur masih disusun. Pihaknya masih menunggu peraturan lebih teknis.

“Awal pekan ini teman-teman sempat tanya ke provinsi, memang belum ada SE-nya. Makanya, kami menahan untuk sementara tidak membuka pos pengaduan. Tetapi, tetap menampung kalau ada orang yang konsultasi. Karena memang jumlah perusahaan di Lumajang ini kan ribuan. Potensi pelanggaran itu pasti ada,” pungkasnya. (son/c2/fid)

  Editor : Safitri
thr Lumajang