Bakal Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 1 Desember 2022 | 21:06 WIB
DISKUSI: Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati serta Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman menanggapi keluhan-keluhan para guru, di GOR Wira Bhakti, kemarin.
DISKUSI: Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati serta Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman menanggapi keluhan-keluhan para guru, di GOR Wira Bhakti, kemarin.
TOMPOKERSAN, Radar Semeru – Komitmen Pemkab Lumajang menyejahterakan guru memang tak main-main. Terutama pada guru non-NIP yang mengajar belasan hingga puluhan tahun. Bahkan, komitmen itu terus ditunjukkan dengan mengakomodasi mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

BACA JUGA : Desember, Top Gun: Maverick Tayang Lagi untuk Format Premium dan Imax

Bersamaan dengan HUT Ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional 2022, Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama Wakil Bupati Lumajang menggelar Jagong Bareng. Dalam kesempatan itu, keduanya melakukan dialog dengan para guru untuk mengurai sejumlah persoalan pendidikan.

Cak Thoriq, sapaan akrabnya, mengatakan, setiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk program tambahan honor para guru. Program yang hanya dilakukan oleh Pemkab Lumajang dan tidak ada di daerah lainnya. Program itu diklaim bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan guru.

“Kami harus mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 40 miliar untuk guru setiap tahun. Ini belum termasuk dengan lainnya. Sebelum kami diamanahi menjadi bupati dan wakil bupati, kami sudah memikirkan nasib guru. Itu kami penuhi. Kami tidak ingin guru dengan jasa yang besar, tetapi minim apresiasi. Upaya kami, ya, honor ini harus ditambah,” katanya.

Selain itu, melalui kesempatan lowongan PPPK yang dibuka oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Pemkab Lumajang juga terus mendorong para guru yang sudah mengabdi cukup lama untuk menjadi PPPK. Hal itu sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas jasa-jasanya yang besar.

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman menjelaskan, langkah Pemkab Lumajang dalam meningkatkan kesejahteraan guru memang sudah teruji. Pihaknya menyadari memang ada beberapa kekurangan. Namun, perkara itu bukan menjadi persoalan besar. Sebab, dukungan anggaran pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru nyata.

“Ketersediaan anggaran kita memang tidak banyak. Makanya, saya terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena ketergantungan dengan dana alokasi umum atau DAU itu ternyata belum cukup untuk mengaver banyaknya kebutuhan daerah. Termasuk menyejahterakan guru semuanya,” pungkasnya. (son/c2/fid) Editor : Safitri
Guru Lumajang