Usulkan Enam Daerah Pemilihan

Yohanes Pangestu • Dipublikasikan Selasa, 19 Juli 2022 | 22:36 WIB
AKRAB: Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman bercengkerama di Pendapa Wahyawibawa Graha, Jumat (26/2) malam kemarin.
AKRAB: Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman bercengkerama di Pendapa Wahyawibawa Graha, Jumat (26/2) malam kemarin.
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID - Komposisi daerah pemilihan (dapil) yang cukup jomplang makin sering dilontarkan oleh sejumlah kalangan akademisi. Termasuk Dr M.H. Eko Romadhon. Salah satu pengamat politik itu menilai, akibat komposisi yang dianggap kurang adil itu, jumlah kursi di DPRD Lumajang kurang proporsional.

BACA JUGA : Hari Pertama Masuk Sekolah di Jember, Siswa Enggan Ditinggal Sang Ibunda

Diakui, selama ini jumlah kuota kursi dalam dapil telah memenuhi perundang-undangan. Tetapi, lima dapil yang diisi oleh 7, 10, 10, 11 dan 12 kursi tidak proporsional. Akibatnya, keterwakilan suara rakyat dianggap kurang memenuhi unsur keadilan. Karena itu, perlu dilakukan penataan dapil supaya hajat pesta demokrasi benar-benar dirasakan.

Eko Romadhon yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Lumajang (Unilu) mengatakan, penataan dapil harus melihat ketersediaan jumlah pemilih. Apalagi belakangan ini jumlah pemilih milenial atau pemilih pemula yang berumur di atas 17 tahun melonjak cukup banyak.

“Saya berpendapat perlu penambahan satu dapil lagi. Jadi, asumsinya setiap dapil diisi oleh delapan orang. Kemudian, sisanya yang dua nanti diberikan pada daerah yang terbanyak. Jadi, komposisinya bisa 8, 8, 8, 8, 9, dan 9 kursi dari setiap dapil. Ini adil dan proporsional. Imbang dan range-nya tidak terlalu jauh,” katanya.

Usulan itu bukan tanpa alasan. Berdasar cakupan pemilihan legislatif periode lalu, Kecamatan Lumajang yang berada di dapil satu menempati peringkat jumlah pemilih terbanyak. Tidak berimbang dengan kecamatan lainnya yang berada di dapil berbeda, yang memiliki jumlah pemilih sangat sedikit.

“Urusan serumpun dan topografi masyarakat itu menyusul. Yang jelas, jumlah pemilihnya itu harus rata terlebih dahulu. Baru bisa berbicara mengenai wilayah ini dengan itu harus digabung dan seterusnya. Bisa jadi nanti satu dapil ada yang hanya dua kecamatan. Jadi, acuannya bukan lagi kecamatan, tapi jumlah pemilih,” tambahnya.

Penataan dapil seperti skema itu memang membutuhkan kerja keras. KPU Lumajang harus mencermati dengan detail jumlah pemilih di setiap kecamatan. Sebanb, penataan harus bisa mewakili suara rakyat yang diwakilkan. Jadi, jumlah pemilih di suatu dapil harus berimbang antara dapil satu dengan lainnya. “Kedua unsur itu harus diutamakan terlebih dahulu. Baru kita bicara yang lain-lain. Letak geografi dan sebagainya,” pungkasnya. (son/c2/fid) Editor : Yohanes Pangestu
Lumajang