Progres Sertifikat PTSL di Lumajang

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 14 Juli 2022 | 22:27 WIB
PROGRAM STRATEGIS: Sejumlah warga mengurus sertifikasi tanah PTSL. Sejak April lalu, BPN Lumajang gaspol pengurusan tanah. Khususnya kawasan Lumajang utara.
PROGRAM STRATEGIS: Sejumlah warga mengurus sertifikasi tanah PTSL. Sejak April lalu, BPN Lumajang gaspol pengurusan tanah. Khususnya kawasan Lumajang utara.
CITRODIWANGSAN, Radar Semeru – Pemerintah kabupaten bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang memiliki pekerjaan rumah cukup besar. Sebab, sebanyak 58 ribu sertifikat tanah warga Lumajang harus diterbitkan. Kini, target pengurusan itu terus dikebut.

BACA JUGA : Membangun Kesadaran Sejarah Generasi Muda di Era Society 5.0

Selain memberikan pelayanan di kantor, BPN juga melayani pengurusan pada hari libur dan di luar kantor. Hal itu untuk mendorong masyarakat agar mengurus sertifikat tanahnya secara langsung atau tanpa pihak ketiga. Terutama sertifikat tanah di kawasan Lumajang utara. Sebab, kawasan itu menjadi zona merah pengurusan sertifikat tanah.

Kepala Kantor BPN Lumajang Rocky Soenoko mengungkapkan, kawasan itu meliputi Kecamatan Kedungjajang, Klakah, Ranuyoso, dan Randugung. Oleh sebab itu, keempat kecamatan itu menjadi fokus penyelesaian program pengurusan tanah. Tidak hanya PTSL, tetapi juga seluruh pengurusan tanah yang ada.

“Target 58 ribu itu sampai tahun 2023. Karena itu, mulai saat ini kami menyusun rencana penyelesaian target. Ini melibatkan seluruh unsur masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, hingga Pemkab Lumajang. Terutama di kawasan zona merah, akan kami tuntaskan segera,” ujarnya.

Dia mengatakan, tingkat kesadaran masyarakat mengurus sertifikat tanah melalui PTSL semakin meningkat. Akan tetapi, cukup banyak masyarakat mengurusnya melalui perantara. Hal ini juga menjadi atensi pihaknya. Sebab, dia berharap masyarakat mengurusnya secara mandiri. Sehingga seluruh proses pengurusan tanah diketahui.

Dokumen yang lengkap, lanjutnya, memudahkan proses penerbitan. Jika beberapa tahun lalu prosesnya cukup lama, kini dalam hitungan hari sertifikat tanah sudah didapat. “Masyarakat jangan takut mengurus sertifikat tanah. Yang penting dokumen itu lengkap. Nanti tahapannya adalah pengumuman, penelitian, pengesahan, dan penerbitan sertifikat,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Klakah Arief Mashudi menjelaskan, sebagian besar masyarakat khawatir mengurus tanah mereka. Kurangnya pemahaman menjadi faktor utama mereka enggan menguruskan sertifikat tanah. Padahal, sertifikat itu sangat bernilai bagi kehidupan masyarakat, khususnya para petani.

“Dalam waktu dekat, kami akan duduk bersama dengan perangkat kecamatan hingga desa. Kami berusaha pengurusan tanah ini selesai secepatnya. Apalagi kami menjadi salah satu kecamatan zona merah. Makanya, semua harus satu visi agar persoalan ini selesai,” jelasnya. (kin/c2/fid) Editor : Safitri
Lumajang