Penanganan PMK Boleh Gunakan BTT

Safitri • Dipublikasikan Selasa, 21 Juni 2022 | 22:36 WIB
DITANGANI: Aktivitas jual beli ternak di samping jalan raya Kelurahan Jogotrunan, Lumajang, beberapa waktu lalu. Kini, penanganan PMK ternak bisa melalui dana Covid-19 yang dialihkan.
DITANGANI: Aktivitas jual beli ternak di samping jalan raya Kelurahan Jogotrunan, Lumajang, beberapa waktu lalu. Kini, penanganan PMK ternak bisa melalui dana Covid-19 yang dialihkan.
ROGOTRUNAN, Radar Semeru – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Lumajang makin mengkhawatirkan. Hingga kemarin, jumlah ternak terpapar sudah mendekati angka enam ribu. Oleh karena itu, pemkab terus getol menanganinya. Selain menutup pasar hewan dan melarang aktivitas jual beli, anggaran belanja tidak terduga (BTT) juga digelontor.

BACA JUGA : Pemkab Lumajang tengah serius menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak. Rencana penanganannya menggunakan belanja tidak terduga (BTT) yang sampai saat ini masih terus digodok. Rencananya, desa juga bisa menggunakannya dari anggaran dana desa.Regulasi Atlet Transgender akan Ditinjau FIFA dan Word Athletics

Rencananya, pemerintah desa juga terlibat langsung dalam penanganannya. Pemdes bisa menggunakan anggaran bidang tidak terduga dana desa dalam jumlah kecil. Namun, penanganannya tidak terlalu masif untuk mengatasi PMK di wilayahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, anggaran penanganan PMK saat ini berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mengenai keperluannya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DKPP. Sebab, penggunaannya menyesuaikan kebutuhan. “Kami hanya mengalihkan anggaran BTT di BPKD, digeser menjadi anggarannya DKPP,” katanya.

Kepala Dinas KPP Lumajang Hairil Diani menjelaskan, anggaran dari pos BPKD itu akan digunakan dalam penanganan darurat wabah PMK. Sebab, melihat situasi saat ini, anggaran tersebut sangat diperlukan. Nantinya, anggaran itu akan digunakan dalam pembelian obat-obatan dan penanganan lanjutan.

Hairil menuturkan, penyebaran yang masif itu perlu sinergi semua pihak. Khususnya peran pemerintah desa, peternak, dan masyarakat setempat. Pihaknya mengimbau agar masyarakat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan Pemkab Lumajang. Sebab, hal itu menjadi salah satu upaya menekan laju penyebaran PMK.

“Belum ada petunjuk penggunaan DD. Tetapi, kami melihat di lapangan, banyak pemdes menangani PMK. Misalnya di Kecamatan Kunir, pemdes membantu kami menangani PMK dengan penyemprotan disinfektan. Disinfektan ini kan banyak dijual di tengah masyarakat, sehingga mereka mengambil keputusan untuk membeli dan melakukan penyemprotan. Tujuannya agar kandang bersih dan terbebas dari virus PMK,” jelasnya.

Sementara itu, obat-obatan, lanjutnya, pemdes tidak bisa dengan mudah membeli. Sebab, tidak semua obat bisa digunakan sembarangan. Masyarakat yang hendak memberi obat wajib mendapatkan rekomendasi satgas PMK atau petugas kesehatan hewan. Sehingga obat itu terjamin dan terverifikasi. “Akan kami dampingi langsung,” tambahnya.

Mengenai besaran anggaran, Hairil belum bisa menyebutkan. Sebab, hingga kini proses tersebut masih berlangsung. Meski demikian, dia berharap sinergisitas seluruh pihak tetap terjaga. Sehingga PMK di Lumajang segera teratasi. (kin/c2/fid)

 

  Editor : Safitri
PMK Lumajang