Hadfana Divonis 10 Bulan Kurungan

Safitri • Dipublikasikan Rabu, 1 Juni 2022 | 16:23 WIB
VONIS: Hadfana Firdaus ketika menjalani sidang lanjutan, kemarin. Kali ini Hadfana Firdaus divonis hukuman penjara selama 10 bulan dan didenda sebesar Rp 10 juta subsider 2 bulan.
VONIS: Hadfana Firdaus ketika menjalani sidang lanjutan, kemarin. Kali ini Hadfana Firdaus divonis hukuman penjara selama 10 bulan dan didenda sebesar Rp 10 juta subsider 2 bulan.
TOMPOKERSAN, Radar Semeru - Pengajuan pleidoi yang dilakukan Hadfana Firdaus, terdakwa kasus penendang dan pembuangan sesajen, ditolak oleh jaksa penuntut umum (JPU). Bahkan dalam sidang lanjutan kemarin, majelis hakim Pengadilan Negeri Lumajang malah memvonis Hadfana dengan hukuman penjara 10 bulan.

BACA JUGA : Belajar Pengalaman Hidup dari Pemuda Karangharjo

Sebelumnya, JPU menuntut laki-laki asal Lombok itu selama 7 bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider kurungan 3 bulan. Tetapi, vonis hakim justru lebih berat. Hakim Budi Prayitno memvonis 3 bulan pidana penjara atau lebih tinggi dari tuntutan JPU dan dikenakan denda sebesar Rp 10 juta subsider 2 bulan.

Dalam sidang kemarin, raut wajah Hadfana yang semula terlihat santai tiba-tiba berubah setelah mendengar bacaan putusan hakim. Dari gerak-gerik tubuhnya, ia terlihat kecewa. Dia juga sempat kesulitan menjawab pertanyaan hakim ketika ditanya mengenai tanggapan vonis tersebut, pikir-pikir, menerima, atau mengajukan banding.

Namun, setelah berpikir beberapa menit, Hadfana akhirnya menjawab pertanyaan tersebut. Dia memilih terima vonis tersebut. "Saya terima vonis ini," jawabnya singkat.

Pembacaan vonis ini memang cukup mengagetkan. Pasalnya, rencana tuntutan (rentut) yang disusun jaksa selama dua minggu yang lalu lebih ringan dari putusan hakim. Sehingga, jaksa ketika diberikan kesempatan menanggapi vonis itu memilih masih pikir-pikir. Praktis, JPU diberi waktu selama 7 hari untuk segera menyampaikan tanggapannya.

Sementara itu, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lumajang Mirzantio Erdinanda mengatakan, perbedaan pandangan hukum antara JPU dengan hakim sering kali terjadi. Hal itu dianggap wajar, karena kedua lembaga memiliki keyakinan sendiri dalam menangani kasus. Meskipun kadang tidak sama, semua dilakukan dalam koridor pendakwaan.

"Kami diberikan waktu selama tujuh hari. Kalau misalkan dalam waktu itu kami tidak memberikan sikap, maka otomatis hakim menganggap kami menerima putusan tersebut," pungkasnya. (son/c2/fid) Editor : Safitri
Lumajang