Tentu, instruksi tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, dugaan penyunatan di Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, belakangan menjadi perhatian. Bahkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini turun ke Lumajang. Tak main-main, Risma juga membawa rombongan dari Bareskrim Mabes Polri.
Banyak masyarakat menyayangkan dugaan penyunatan bansos tersebut. Sebab, bansos itu seharusnya tidak disalahgunakan. Selain itu, mereka beranggapan pemeriksaan penyaluran bansos perlu diperhatikan. Tidak perlu menunggu kejadian baru dibuka pos pengaduan. “Kenapa harus ada kejadian dulu baru ada? Kayaknya PKH sudah lama beroperasi,” tulis akun JDarissalamah Ris.
Sementara itu, di Kunir Kidul, kata akun Amelia Agustin, belum dibuka pos pengaduan, kemarin. Menurutnya, bansos tersebut sudah lama bermasalah. Misalnya, jumlah nominal uang yang tidak sama setiap pencairan, tidak diperbolehkan mengambil di E-Warong lain, hingga ada pungutan biaya ke KPM. “Tiap pengambilan uang dipungut biaya Rp 5 ribu per orang. Kadang juga banyak bantuan macet. ATM juga tidak dibawa oleh penerima bantuan, tetapi E-Warong,” komentarnya.
Akun lain, Hary, juga ikut berkomentar. Jika terbukti melanggar hukum, harus diproses hukum agar ada efek jera. Jika dibiarkan, akan menjadi kebiasaan. “Kalau korupsi, fotonya dipajang di pinggir jalan agar tahu maling uang rakyat. Harus disanksi sosial juga oleh rakyat,” tulisnya.
Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Hafid Asnan Editor : Safitri