Radar Jember - Sudah sepekan lebih, Warga Jember kembali dipaksa melakoni ritual memuakkan. Antre berjam-jam mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi seliter BBM. Pagi, siang, malam, hingga berganti pagi lagi, antrean kendaraan meliuk di hampir seluruh SPBU di Jember.
Situasi ini membangkitkan ingatan kelam warga Jember pada krisis BBM masa lalu. Saat kelumpuhan mobilitas memaksa pemerintah menghentikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka menjadi daring serta memberlakukan pola work from home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kondisi carut-marut ini sejatinya telah beberapa kali memicu reaksi keras pemerintah daerah. Bulan lalu, Bupati Jember Muhammad Fawait bahkan turun langsung melakukan sidak ke sejumlah SPBU hingga melayangkan surat protes resmi ke Pertamina, menuntut penebalan stok.
Baca Juga: SPBU Diserbu Pedagang Eceran, Antrean Panjang BBM di Jember Kapan Berakhir?
Sayang, langkah intervensi daerah itu seolah dianggap angin lalu. Antrean panjang kembali mengular.
Dalam keterangan resminya, (15/9), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopumdag) Jember, Sartini, blak-blakan menyinggung akar persoalan dan keterbatasan wewenang Pemkab dalam mengurai benang kusut ini.
"Penyebabnya yang pertama adalah karena geopolitik dunia yang kita tahu bersama saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua, adanya migrasi dari masyarakat konsumen yang dulunya menggunakan Pertamax berpindah ke Pertalite karena memang ada kenaikan harga di Pertamax itu sendiri," kata Sartini.
Ia juga menyebut bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Jember, namun juga di daerah kabupaten tetangga, se-wilayah Sekar Kijang, meluas se-Jawa Timur hingga Bali.
Ia menilai, soal regulasi dan kuota sepenuhnya berada di genggaman Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan yang mendistribusikan Pertamina. Sementara pemerintah daerah tidak memiliki taji untuk menentukan alokasi yang sesuai kebutuhan.
Baca Juga: Antrean SPBU di Jember Tetap Mengular, Pertamina Sebut Ada Penyesuaian Pola Distribusi BBM
"Kewenangan terhadap berapa kuota masing-masing kabupaten/kota, itu yang menentukan BPH Migas dan Pertamina. Jadi, kabupaten ini tidak punya kewenangan untuk misalnya menarget, 'Saya kuotanya harus sesuai yang dibutuhkan penduduk saya,' enggak bisa," dalihnya.
Meski demikian, Sartini mengklaim Pemkab Jember terus berupaya pasang badan membantu pengawasan di lapangan dan berkoordinasi menekan dampak krisis.
"Yang bisa dilakukan oleh Pemkab Jember ketika ada kelangkaan, ketika ada kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, Bupati langsung berkirim surat kepada Pertamina, pihak Pertamina Patra Niaga untuk menambah kuota," katanya.
Anehnya, angka-angka dalam catatan kertas Pertamina justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Sartini membeber, berdasarkan data Pertamina yang diterima Diskopumdag Jember, stok dan suplai BBM di kota berpenduduk 2,6 juta jiwa lebih ini diklaim berada dalam status sangat aman.
"Bahkan untuk ketersediaan Pertalite sendiri, suplainya itu melebihi dari kebutuhan harian. Jadi kebutuhan harian Jember itu 570 kiloliter, suplainya pada hari ini 644 kiloliter," ungkap dia.
Ketimpangan mencolok antara klaim suplai melimpah dengan kenyataan antrean yang terus mengular kian menebalkan syak wasangka masyarakat terhadap keandalan manajemen rantai pasok Pertamina.
Baca Juga: BBM Tidak Langka, Antrean Pertalite di SPBU Jenggawah Jember Tetap Mengular
Akhirnya, masyarakat diminta untuk tetap mengelus dada, tetap tenang, tidak terjebak panic buying, membeli BBM secukupnya, dan melaporkan indikasi permainan atau penimbunan BBM melalui saluran aduan resmi Pemkab Jember, Wadul Gus'e.
"Jadi ini sangat cukup dan tentunya ini jangan disalahgunakan sehingga stok yang ada, suplai yang ada, kuota yang sudah diterima kita ini bisa kita pertahankan terus," imbuh Sartini. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh