Radar Jember - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini dituntut bekerja secara profesional.
Selain harus memenuhi berbagai standar operasional, setiap dapur juga wajib mengantongi sejumlah perizinan, salah satunya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai jaminan keamanan dan kebersihan pangan.
Tak hanya itu, sumber daya manusia di dalam SPPG juga harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Pengelola diwajibkan melibatkan tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas menu dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, serta tenaga akuntansi agar pengelolaan administrasi dan keuangan berjalan tertib dan akuntabel.
Di balik standar tersebut, masih ada satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian, yakni pengelolaan limbah dapur.
Keberadaan tenaga yang memahami tata kelola sampah dinilai dapat melengkapi profesionalisme operasional SPPG sekaligus mencegah limbah menjadi persoalan lingkungan.
Koordinator Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Baratan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurul Hidayah mengatakan, kebutuhan akan petugas yang memahami pengelolaan limbah menjadi semakin penting.
Seiring tingginya produksi sampah dari dapur MBG setiap hari.
Menurutnya, petugas tersebut berperan memastikan seluruh proses pemilahan berjalan sejak awal. Dengan begitu, sampah organik dan nonorganik tidak tercampur sehingga lebih mudah diolah sesuai jenisnya.
"Minimal ada satu orang yang benar-benar paham soal pengelolaan sampah di setiap dapur. Itu penting supaya alurnya tidak salah sejak awal," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Cak Oyong itu menjelaskan, banyak persoalan pengelolaan sampah berawal dari proses pemilahan yang tidak dilakukan di sumbernya.
Ketika seluruh limbah sudah tercampur, proses pengolahan maupun daur ulang menjadi jauh lebih sulit.
Padahal, sampah organik seperti sisa sayur dan makanan masih dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau pakan ternak.
Sementara limbah nonorganik berupa plastik, botol, dan kemasan masih memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dengan benar.
Ia mengakui, tidak semua dapur telah menerapkan sistem tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan sampah membuat proses pemilahan seringkali belum menjadi prioritas dalam operasional dapur.
Karena itu, Cak Oyong mendorong pengelola MBG mulai menyiapkan tenaga khusus yang menangani limbah.
Menurutnya, keberadaan satu orang yang kompeten di setiap dapur akan menjadi fondasi penting agar pengelolaan sampah berjalan konsisten sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari operasional program tersebut.
"Kalau sejak awal sudah ada orang yang mengawasi pemilahan, pekerjaan berikutnya akan jauh lebih mudah. Sampah yang masih bernilai juga tidak ikut terbuang," pungkasnya. (dhi/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh