Radar Jember – Lima hari setelah DPRD Jember didatangi ratusan mahasiswa yang menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), efisiensi anggaran, hingga penurunan harga BBM, giliran kelompok masyarakat yang mendukung program pemerintah turun ke jalan.
Sabtu (20/6) pagi, ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) memadati Gedung DPRD Jember untuk menyampaikan dukungan terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.
Baca Juga: Bawa Enam Tuntutan Utama: Aliansi Mahasiswa Lumajang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG dan KDMP
Jika pada aksi mahasiswa, Senin (15/6), kritik diarahkan pada pelaksanaan MBG dan sejumlah kebijakan nasional yang dinilai perlu dievaluasi, maka aksi kali ini justru membawa pesan berbeda.
Massa meminta program-program tersebut tetap dilanjutkan karena dianggap telah memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama kalangan pekerja yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya.
Sejak pagi, massa berdatangan menggunakan truk, mobil elf, hingga sepeda motor dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember. Mereka mengaku berasal dari unsur pekerja dapur MBG, pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan, hingga pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai distribusi program tersebut.
Titik kumpul berada di kawasan double way Universitas Jember sebelum mereka melakukan longmarch menuju Gedung DPRD Jember.
Baca Juga: Program MBG Akan Dihentikan Sementara Selama Libur Sekolah, Begini Penjelasannya
Sepanjang perjalanan, massa membawa berbagai poster dan spanduk dukungan terhadap program pemerintah.
Setibanya di halaman dewan, mereka bergantian menyampaikan orasi. Di tengah munculnya kritik terhadap sejumlah program nasional, massa menilai yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan tata kelola, bukan penghentian program.
Koordinator aksi Agus Nur Yasin mengatakan masyarakat tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan. Namun menurutnya, evaluasi seharusnya dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menjadi alasan untuk menghapus program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah.
“Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ya diperbaiki. Jangan kemudian program yang sudah memberi manfaat besar bagi masyarakat malah dihentikan. Yang dibutuhkan adalah evaluasi dan penyempurnaan terus-menerus,” ujarnya.
Setelah menyampaikan orasi, sejumlah perwakilan massa diterima pimpinan DPRD Jember dalam audiensi. Pertemuan berlangsung sekitar setengah jam sebelum akhirnya perwakilan massa dan pimpinan dewan kembali menemui peserta aksi untuk menyampaikan hasil pembahasan.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan seluruh aspirasi yang berkembang, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi program pemerintah, akan dicatat dan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“DPRD menerima seluruh aspirasi masyarakat. Hari ini mereka menyampaikan dukungan terhadap program strategis nasional dengan sejumlah catatan evaluasi. Semua aspirasi tersebut akan kami teruskan sesuai fungsi dan kewenangan DPRD,” katanya. (kin)
Editor : M. Ainul Budi