Radar Jember - Dalam hearing yang berlangsung hampir lima jam, (17/6), perhatian DPRD Jember justru mengarah pada proses penentuan lokasi.
Sejumlah anggota dewan menilai persoalan ini sebenarnya bisa dihindari apabila sejak awal lokasi yang ditawarkan benar-benar bebas dari potensi konflik sosial.
Apalagi kawasan yang kini menjadi polemik telah lama dikelola masyarakat dan memiliki legalitas melalui skema perhutanan sosial.
Baca Juga: Bukan Menolak Negara, Petani Silo Jember Hanya Ingin Kebun Kopi dan Sumber Nafkah Mereka Tetap Aman
Sekretaris Komisi A DPRD Jember Siswono menilai Perhutani kurang cermat saat menawarkan lahan kepada pemerintah.
Akibatnya, TNI yang sebenarnya hanya menjalankan program negara justru harus berhadapan dengan petani yang merasa ruang hidupnya terancam.
“Menurut saya sudah tidak bisa lagi di sana. Saya menyesalkan Perhutani yang tidak selektif. TNI tidak tahu itu ada petani yang menggarap. TNI ketiban racun,” tegasnya.
Menurut Siswono, dengan luas kawasan hutan yang dimiliki Perhutani, seharusnya masih tersedia banyak alternatif lokasi yang minim konflik.
Baca Juga: Kecoh Kemhan, Perhutani Dituding Jadi Biang Kerok Benturan TNI vs Rakyat di Hutan Silo Jember
Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat aspek teknis pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang muncul di lapangan.
Karena itu DPRD mendorong hasil hearing diteruskan ke kementerian sebagai bahan evaluasi.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Jember Nur Huda Candra Hidayat mengingatkan agar polemik ini tidak dipahami sebagai pertentangan antara rakyat dan negara.
Menurutnya, pembangunan atas nama negara sering kali menempatkan masyarakat pada posisi yang sulit ketika menyuarakan keberatan.
“Setiap pembangunan selalu membawa nama negara. Ketika rakyat menolak dikonotasikan melawan negara. Padahal di sini institusi pemerintah yang mencoba membenturkan dengan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Administratur KPH Jember Eko Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa lahan yang dipersoalkan memang merupakan kawasan hutan negara.
Namun negara juga telah memberikan hak kelola kepada masyarakat melalui skema KHDPK dan perhutanan sosial.
Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui dialog yang menghasilkan jalan tengah.
“Kalau ditanya lahannya siapa, ya lahannya negara. Tetapi saat ini memang sudah ada SK Menteri yang memberikan hak kelola kepada Jati Jaya Silo. Karena itu harus dicari win-win solution,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto meminta seluruh pihak menahan diri sambil menunggu hasil evaluasi pemerintah pusat.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang muncul dalam hearing akan dituangkan dalam risalah resmi DPRD dan diteruskan ke Kementerian Pertahanan sebagai bahan pertimbangan.
Dengan pembangunan yang kini di-hold, peluang mencari lokasi alternatif maupun solusi lain masih terbuka.
“Kami memastikan seluruh aspirasi dicatat dan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan,” pungkasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh