Radar Jember – Menjelang puncak musim kemarau, DPRD Jember menyoroti penurunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilai cukup drastis.
Kondisi itu menjadi perhatian karena sejumlah wilayah di Jember selama ini masuk kategori rawan kekeringan, terutama saat fenomena El Nino terjadi.
Beberapa kecamatan yang kerap terdampak antara lain Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, hingga Tempurejo.
Anggota Komisi D DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho mengatakan, ancaman kekeringan seharusnya diantisipasi dengan memperkuat program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Menurut dia, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan dan memperpanjang musim kering sehingga risiko kekurangan air bersih di sejumlah wilayah meningkat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan anggaran maupun langkah penanganan sejak dini.
Berdasarkan data yang diterimanya, anggaran BPBD Jember pada 2024 mencapai Rp 13 miliar dengan realisasi sekitar Rp 10,5 miliar. Anggaran tersebut bahkan meningkat menjadi Rp 14 miliar pada 2025.
Namun pada 2026, alokasi anggaran BPBD turun menjadi sekitar Rp 8,55 miliar atau berkurang hampir separuh dibanding tahun sebelumnya.
Nuki, sapaan akrabnya, menilai penurunan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Apalagi, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, anggaran yang benar-benar bisa digunakan BPBD disebut lebih kecil dari total pagu yang tersedia.
“Apakah ini karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran sekitar Rp 7,5 miliar untuk urusan kebencanaan dan kemanusiaan di Jember tergolong minim. Ia membandingkan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki alokasi anggaran lebih besar.
“Banyak OPD yang anggarannya fantastis, bahkan masih melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi maupun melibatkan legislatif,” kata politisi PDIP tersebut.
Menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Nuki mengimbau masyarakat ikut menjaga lingkungan dan merawat sumber-sumber mata air.
Baca Juga: Tuntaskan Tawaf Wada, Ribuan Jemaah Haji Asal Jember Mulai Tinggalkan Makkah Menuju Kota Madinah!
Warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara BPBD, Desa Tangguh Bencana (Destana), Perhutani, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak terkait agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat dan efektif saat dibutuhkan. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh