Radar Jember - Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember tengah menjadi sorotan. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, menghentikan operasionalnya.
Berdasarkan dokumen internal yang beredar, penghentian ini dipicu oleh belum cairnya dana Bantuan Pemerintah (Banper) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Isu yang berkembang di lapangan mengaitkan macetnya aliran dana ini dengan imbas penegakan hukum di pusat.
Baca Juga: Bupati Jember: Kalau Serahkan Kemiskinan ke Dinsos saja, Sampai Kiamat Gak Bakal Beres!
Hal itu setelah tiga petinggi BGN terseret kasus korupsi tata kelola MBG yang diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), baru-baru ini. Salah satu yang menghentikan operasional itu terlihat pada SPPG Jember Sumbersari Tegalgede 3.
Melalui Surat Pernyataan Berhenti Operasional Sementara tertanggal 8 Juni 2026, Kepala SPPG Sumbersari Tegalgede 3, Ade Januar Sujatmico mengumumkan penghentian total aktivitas dapur.
"Penghentian sementara ini karena dana Bantuan Pemerintah belum diterima," bunyi petikan dokumen tersebut.
Kondisi serupa terjadi di SPPG Jember Kaliwates Tegalbesar 2 di bawah Yayasan Manunggal Kartika Jaya. Melalui surat resminya, Kepala SPPG Galuh Ajeng Hamindhani melayangkan permohonan maaf kepada kepala sekolah penerima manfaat karena tidak bisa mendistribusikan makanan per 8 Juni 2026.
"Hal ini karena dana bantuan pemerintah yang menjadi sumber pendanaan program ini, hingga saat ini belum juga turun," tulis Galuh dalam suratnya.
Merespons fenomena mogok massal dapur MBG ini, Pemkab Jember melalui Satgas MBG langsung bergerak.
Ketua Harian Satgas MBG Jember, Indra Tri Purnomo, membenarkan adanya gelombang penutupan sementara ini.
"Ya, masih kami data yang berhenti operasionalnya. Belum (diketahui SPPG yang berhenti bisa kembali beroperasi kapan, Red), kami berkoordinasi dengan Korwil, masih menunggu info dari BGN langsung," kata ASN yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda ini, saat dikonfirmasi, kemarin (8/6).
Lebih jauh, Pj. Sekda Jember sekaligus Ketua Satgas MBG Jember, Achmad Imam Fauzi, mengindikasikan berhentinya operasional dan anggaran MBG ini kemungkinan besar merupakan dampak dari perombakan dan penilaian besar-besaran di tingkat pusat.
"Kami mendapatkan konfirmasi adanya sejumlah SPPG di Jember yang tidak beroperasi, karena mungkin akibat adanya evaluasi total di semua SPPG di Indonesia," kata Fauzi, saat dikonfirmasi (8/6).
Meski diterpa isu miring pasca-kasus korupsi di tubuh BGN pusat, Fauzi menegaskan Pemkab Jember tetap mendukung penuh langkah ketat yang diambil Presiden Prabowo Subianto soal tata kelola program MBG.
"Bupati Jember juga sejak awal mendukung MBG dengan berinisiatif menerapkan early warning system dan melaksanakan program tersebut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," tambah dia.
Baca Juga: Bukan Cuma Keluhan, Bupati Gus Fawait Persilahkan Masyarakat Jember Sumbang Ide dan Gagasan Via Wadul Guse
Ketegasan Pemkab Jember dalam mengawal program ini, kata Fauzi, diklaim Fauzi tanpa tebang pilih. Buktinya, Satgas MBG Jember sempat merekomendasikan penutupan dua SPPG yang terbukti melanggar regulasi.
"Pemkab Jember tidak menoleransi adanya pelanggaran aturan program MBG dan akan senantiasa mendahulukan kepentingan dan keselamatan masyarakat Jember," tegas Fauzi.
Sebelumnya pada 29 Mei 2026, Satgas MBG Jember telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) besar-besaran terhadap 209 SPPG yang ada di Jember. Langkah ini krusial mengingat Jember sedang dipersiapkan menjadi daerah percontohan nasional.
"Monev ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Ini juga bentuk keseriusan Pemkab Jember dalam menyambut tantangan untuk menjadikan Jember sebagai Pilot Project nasional program MBG," pungkas ASN yang juga menjabat definitif Kepala Bapenda Jember ini. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh