Radar Jember - Persoalan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting di Jember belum benar-benar usai.
Meski grafiknya menunjukkan tren menurun, pekerjaan rumahnya masih panjang.
Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Dr Ns Awatiful Azza, mengingatkan bahwa intervensi gizi tak cukup hanya berhenti pada pembagian makanan tambahan (PMT). Pencegahan harus dimulai dari hulu.
Data Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jember mencatat, dua tahun terakhir AKI sempat menyentuh 43 kasus dan AKB 325 kasus.
Pada 2025, angka itu turun menjadi 27 kasus kematian ibu dan 303 kematian bayi.
Sementara prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 berada di angka 30,4 persen, turun dari 34,9 persen pada 2022.
Namun, Jember masih tercatat sebagai salah satu penyumbang stunting tertinggi di Jawa Timur.
Menurut Awatiful Azza, tingginya angka tersebut bukan semata persoalan medis.
“Kematian ibu, kematian bayi, pernikahan dini, dan stunting itu tidak berdiri sendiri. Semuanya terhubung dalam satu siklus,” ujarnya.
Ia mencontohkan, dalam kultur masyarakat Pandalungan yang kental di Jember, keputusan kesehatan seringkali dipengaruhi pertimbangan keluarga besar dan tokoh setempat. Di satu sisi, solidaritas sosial menjadi kekuatan.
“Namun di sisi lain, kepercayaan tradisional kadang membuat deteksi risiko kehamilan terlambat,” imbuhnya.
Karena itu, pendekatan preventif dinilai lebih strategis. Edukasi tentang bahaya pernikahan dini, pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, hingga pemenuhan gizi remaja putri perlu digencarkan.
“Jangan tunggu ibu hamil bermasalah. Intervensi harus dimulai sejak remaja, bahkan sebelum menikah,” tegasnya.
Selama ini, program sering terfokus pada PMT bagi ibu hamil atau balita. Padahal, tanpa perubahan pola konsumsi keluarga dan kesadaran kolektif, hasilnya tidak akan signifikan.
Ia mendorong gerakan pemenuhan nutrisi berbasis keluarga dan komunitas, melibatkan organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama agar pesan kesehatan lebih mudah diterima.
Upaya pemerintah daerah melalui pembentukan satgas, peningkatan fasilitas layanan kesehatan, hingga kolaborasi lintas dinas patut diapresiasi. Namun, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci.
Desa, sebagai garda terdepan, dinilai memiliki posisi strategis untuk mengalokasikan dana desa bagi program penurunan stunting dan pencegahan pernikahan usia anak.
“Kalau ingin Jember benar-benar bergerak, pencegahan harus komprehensif dan berkelanjutan. Dari deteksi dini kehamilan risiko tinggi, intervensi gizi ibu dan baduta, sampai penguatan kesehatan remaja. Tidak bisa setengah-setengah,” pungkasnya. (dhi/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh