Radar Jember – RSD dr Soebandi Jember berencana melakukan pengembangan layanan. Kebutuhan tenaga pun ikut meningkat.
Perhitungan sudah matang, formasi sudah dipetakan, bahkan skema rekrutmen telah disiapkan.
Akan tetapi, langkah itu tertahan karena regulasi belum sepenuhnya membuka ruang perekrutan baru.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSD dr Soebandi Jember, I Nyoman Semita, menjelaskan, manajemen telah melakukan kajian ilmiah terkait kebutuhan tenaga seiring pengembangan rumah sakit.
Apalagi dalam waktu dekat akan berdiri gedung layanan baru, pengembangan unit hemodialisis, hingga peningkatan status menjadi rumah sakit pendidikan.
Dari hasil pemetaan itu, muncul angka kebutuhan yang tidak kecil.
“Kami melakukan kajian secara empiris dan ilmiah. Hasilnya, kebutuhan tenaga untuk pengembangan rumah sakit ke depan, kurang lebih mencapai 185 orang,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Jember, Selasa (3/3).
Kebutuhan tersebut mencakup perawat, dokter umum, dokter spesialis, hingga tenaga pendukung pelayanan.
Tambahan pegawai juga diperlukan untuk mengantisipasi berkurangnya tenaga dokter karena berdiri Rumah Sakit Universitas Jember (Unej).
RS ini diperkirakan akan menarik kembali puluhan dokter yang selama ini diperbantukan di RSD dr Soebandi.
“Kampus Unej juga membangun rumah sakit sendiri, sehingga sekitar 30 tenaga kesehatan yang sebelumnya membantu di RSD Soebandi ditarik kembali,” katanya.
Di sisi lain, kekosongan juga muncul karena faktor pendidikan lanjutan. Saat ini terdapat lima dokter umum yang tengah menempuh pendidikan kembali.
Beberapa dokter spesialis pun mengambil subspesialisasi sehingga perlu pengganti sementara agar layanan tidak terganggu.
Kebutuhan itu semakin kompleks karena RSD dr Soebandi bersiap menjadi rumah sakit pendidikan program spesialis.
Artinya, bukan hanya dokter dan perawat yang dibutuhkan, tetapi juga tenaga administrasi, cleaning service, hingga tenaga pengajar. Seluruh komponen harus dipersiapkan sejak awal agar standar pendidikan terpenuhi.
“Semua bertambah, makanya hitungan kebutuhan SDM mencapai 185 orang,” jelasnya.
Manajemen sebenarnya telah menyiapkan skema rekrutmen melalui mekanisme BLUD dengan sistem seleksi independen.
Tujuannya agar proses penerimaan berjalan profesional tanpa praktik titipan. Bahkan, Nyoman menegaskan dirinya tidak ingin terlibat dalam proses seleksi teknis.
“Kami ingin rekrutmen terbuka dan independen. Saya tidak ikut campur penerimaan, biar profesional yang mencari tenaga sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Namun rencana itu masih menunggu kepastian dasar hukum. Ia mengakui ada aturan yang belum memungkinkan perekrutan dilakukan secara langsung, sehingga pihaknya kini menunggu kebijakan dari otoritas yang berwenang.
Beberapa opsi tengah dipertimbangkan, termasuk melobi pemerintah daerah agar ada solusi regulatif yang tidak menabrak aturan.
“Kami menunggu kebijakan dari yang berwenang. Jujur, mudah-mudahan Gus Bupati bisa dilobi. Kami matur ada masalah begini, dan beliau paham itu adalah masalah kemanusiaan. Mudah-mudahan kami dikasih kesempatan untuk (merekrut pegawai) BLUD,” pungkasnya. (kin/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh