MANGLI, Radar Jember – Koordinator BEM Nusantara Wilayah Karesidenan Tapal Kuda, Alfin Maulana, mengkritisi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi menghilangkan hak politik masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Alfin menegaskan, persoalan pilkada tidak semestinya dipersempit pada isu efisiensi anggaran.
Demokrasi, kata dia, tidak dapat diukur semata dengan logika penghematan biaya, melainkan pada sejauh mana rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan politik.
Ia menilai, pemilihan langsung selama ini menjadi sarana utama penyaluran kedaulatan rakyat di tingkat lokal.
Melalui mekanisme tersebut, kepala daerah memperoleh mandat langsung dari warga dan memiliki tanggung jawab politik kepada publik.
Jika pemilihan dialihkan ke DPRD, relasi kekuasaan dinilai akan bergeser.
Kepala daerah tidak lagi bertumpu pada kepercayaan masyarakat, melainkan pada dukungan elite partai dan fraksi di parlemen daerah.
Pengalaman sebelum era pilkada langsung juga menjadi catatan penting.
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD kerap berlangsung tertutup dan sarat kepentingan politik, sehingga rawan transaksi serta sulit diawasi publik.
“Wacana ini berpotensi memberi ruang permainan bagi para elit, bukan semata soal efisiensi anggaran,” ujar Alfin, yang juga menjabat Presiden Mahasiswa UIN KHAS Jember periode 2024–2025.
Ia juga menanggapi anggapan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat menekan konflik politik.
Menurutnya, konflik dalam pilkada lebih banyak dipicu oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya literasi politik masyarakat, bukan oleh keterlibatan langsung rakyat.
Selain itu, mekanisme pemilihan tidak langsung dinilai berisiko melemahkan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat cenderung lebih fokus menjaga relasi dengan elite politik dibandingkan merespons kebutuhan warga.
“Jika kedaulatan rakyat ditukar dengan alasan efisiensi, demokrasi hanya akan berubah menjadi prosedur administratif,” tegas Alfin. (dhi/dwi)
Editor : M. Ainul Budi