KENCONG, Radar Jember - Pengajuan alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2026 sejauh ini terus bergulir.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember memprediksi, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2026, akan meningkat mencapai 5 hingga 10 persen.
Kepala DTPHP Jember, Sigit Boedi Ismoehartono, menyebut peningkatan itu seiring dengan dinamisnya perkembangan dan jumlah Kelompok Tani (Poktan) di Jember.
Meski alokasi yang kini diusulkan belum diketahui pasti jumlahnya, ia optimistis penentuan alokasi 2026 ini sangat bergantung pada usulan yang diajukan ke pusat.
“Untuk pengajuannya, tetap kita ajukan penambahan pupuk. Tapi kita ini kan sifatnya usulan, artinya usulan ini bisa dipenuhi, bisa tidak,” katanya.
Ia memperkirakan, perbandingan alokasi pupuk subsidi tahun depan dengan tahun ini kemungkinan besar akan meningkat.
“Kira-kira bisa naik. Karena dengan berkembangnya kelompok tani ini. Jumlah kenaikannya, kalau tiap tahun bisa sekitar lima sampai 10 persen, lah,” jelasnya.
Sigit menegaskan peran DTPHP Jember hanya sebatas pengusul. Soal stok dan distribusi menjadi kewenangan pihak PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), BUMN yang ditunjuk selaku distributor utama pupuk bersubsidi.
Selain soal kuota pupuk bersubsidi, ia juga menekankan pentingnya restrukturisasi dan verifikasi ketat terhadap ribuan Poktan yang terdaftar.
Saat ini, tercatat ada sekitar 1.773 kelompok tani di Jember yang masuk dan teregister resmi di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Kelompok-kelompok ini wajib menjalani proses verifikasi rutin untuk memastikan data kebutuhan pupuk mereka akurat.
Masing-masing kelompok tani itu setiap tiga bulan sekali, diverifikasi e-RDKK-nya melalui penyuluh pertanian.
"Jadi hak Poktan mendapat pupuk subsidi itu tergantung pada usulan e-RDKK, yang mencakup jadwal tanam. Misalnya, satu tahun petani menanam padi dua kali, yah dua kali dia bisa dapat jatah pupuknya,” katanya.
Ia menyarankan agar komposisi anggota Poktan mulai merekrut atau melibatkan anak muda yang melek dengan teknologi informasi. Karena seluruh sistem bantuan kini telah berbasis aplikasi dan digital.
“Kalau sekarang banyak kelompok tani yang anggotanya sepuh-sepuh, minimal ada anaknya yang ikut di dalam Poktan itu sebagai tenaga administrasinya. Modelnya sekarang teknologi, jadi harus melek teknologi,” imbuh dia. (mau/dwi)
Editor : M. Ainul Budi