Radar Jember – Sebanyak 142 sekolah di Jember mendapatkan perbaikan melalui program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat tahun ini.
Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di Jawa Timur.
Dengan lebih dari 1.500 bangunan sekolah dalam kondisi rusak di Jember, kebutuhan revitalisasi memang mendesak.
Proses perbaikan ini ditinjau langsung oleh tim Kantor Staf Presiden (KSP).
Tenaga Ahli Utama Bidang Pendidikan dan MBG KSP, Tri Santoso, memeriksa SMPN 10 Jember dan SDN Kaliwates 02, Senin (1/12).
“Jadi ini merupakan program hasil terbaik cepat (PHTC) dari Pak Presiden. Jadi terbaik juga cepat. Kita memastikan bangunan yang dibangun atau direvitalisasi ini tepat waktu,” ujarnya.
Dia menyebut, Jember menjadi penerima alokasi terbesar di Jawa Timur.
Jumlah ratusan sekolah ini jauh di atas Banyuwangi yang hanya mendapat alokasi 40 sekolah.
Meski demikian, pengerjaannya ditargetkan selesai sebelum 30 Desember.
“Di Jember 142 sekolah dengan anggaran Rp 101 miliar. Paling banyak di antara daerah-daerah yang lainnya di Jatim,” katanya.
Secara nasional, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 16,9 triliun untuk memperbaiki 16 ribu sekolah.
Program ini juga akan berlanjut tahun depan dengan skema pendanaan serupa.
KSP memastikan bahwa setiap bangunan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi spesifikasi teknis.
“Kami ingin bukan hanya cepat, tapi juga berkualitas,” terangnya.
Dalam pemantauan di Jember, KSP menemukan sejumlah persoalan.
Salah satunya lemahnya pengawasan proyek.
Fasilitator dari salah satu perguruan tinggi negeri di Malang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik.
Temuan ini langsung dikoreksi dan dilaporkan agar segera ditindaklanjuti.
“Saya koreksi dan laporkan ke Kemendikdasmen agar mereka turun memastikan spek dan kualitas bangunannya,” tegasnya.
Selain itu, Jember memiliki catatan khusus terkait penggunaan bahan atap yang harus dievaluasi lebih ketat.
Sementara di daerah lain, permasalahan yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan ukuran tiang besi dan kerapatan pemasangan tegel.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak menjalankan tugas pendampingan dengan benar, termasuk kemungkinan pemutusan kerja sama dengan Kemendikdasmen. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh