Radar Jember - Meski segera diterapkan di kawasan kota Jember, sistem tilang elektronik (ETLE) statis masih memiliki batas kemampuan dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas.
Perangkat tersebut hanya mengandalkan rekaman visual berupa foto dan video.
Kondisi itu membuat beberapa jenis pelanggaran seperti knalpot brong tidak dapat teridentifikasi otomatis.
Kasatlantas Polres Jember AKP Bernardus Bagas Simarmata menjelaskan bahwa kamera tidak dapat menangkap indikator suara yang menjadi faktor utama pelanggaran tersebut.
tetap dilakukan secara manual melalui patroli.
Selain knalpot bising, aktivitas balap liar juga belum dapat terjangkau oleh sistem kamera.
Aksi tersebut biasanya terjadi pada waktu tertentu dan membutuhkan kehadiran personel di lapangan untuk penindakan langsung.
Untuk menutup keterbatasan tersebut, Satlantas Polres Jember tetap menjadwalkan patroli malam.
Patroli diprioritaskan pada akhir pekan yang kerap menjadi momen terjadinya balap liar.
“Personel tetap akan menyisir beberapa ruas jalan yang dinilai rawan gangguan kamtibmas dan pelanggaran lalu lintas,” tuturnya.
Bagas mengatakan penerapan ETLE hanya diperuntukkan bagi pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka, atau pelat nomor tidak sesuai.
Data pelanggaran yang terekam kamera diverifikasi petugas sebelum surat konfirmasi dikirimkan kepada pemilik kendaraan.
Ia memastikan penindakan manual tetap berjalan bersamaan dengan pengawasan berbasis kamera.
Kombinasi keduanya dianggap sebagai pola yang paling efektif untuk menekan angka pelanggaran.
“Pengawasan tetap dilakukan meskipun ETLE mulai dioperasikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polres Jember telah menggunakan ETLE mobile berbasis kamera yang ditempatkan pada mobil patroli.
Sistem itu memantau pelanggaran visual di berbagai titik setiap hari.
ETLE statis akan menjadi tambahan untuk memperluas jangkauan penindakan.
Dengan adanya ETLE statis dan patroli rutin, pihaknya menargetkan pengawasan lalu lintas berjalan lebih komprehensif.
Petugas berharap penerapan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat meskipun belum mencakup seluruh jenis pelanggaran. (dhi/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh