RADAR JEMBER - Ketegangan memuncak di halaman SMA Muhammadiyah 3 Jember, Kamis sore (30/10/2025).
Puluhan guru dan siswa berunjuk rasa menolak pelantikan kembali Sony Bachtiar sebagai kepala sekolah.
Mereka menilai proses penetapan itu janggal dan sarat rekayasa.
Aksi protes ini mengungkap gejolak panjang di balik dinamika internal sekolah swasta tersebut.
Ketegangan sempat terjadi antara massa aksi dengan panitia di aula itu.
Salah seorang guru dan mantan anggota DPRD Jember Gafur bahkan bersimpuh meminta agar acara pelantikan kepala sekolah itu tidak dilanjutkan.
Menurut guru agama Islam dan Bahasa Arab, Sudahri, unjuk rasa ini bukan sekadar bentuk perlawanan. Melainkan kritik terhadap proses pemilihan kepala sekolah yang dinilai tidak wajar.
“Kami menolak pelantikan karena ada proses yang abnormal, tidak seperti biasanya. Padahal proses itu sudah selesai, tapi kemudian diskenario (pemilihan,Red) lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi ini justru dilakukan demi menyelamatkan lembaga pendidikan tersebut.
Massa ingin SMA Muhammadiyah 3 tetap maju dan dipimpin oleh orang yang legitimate.
Tentu melalui proses yang normal dan sesuai ketentuan.
Tak ada satu pun guru, lanjutnya, yang menginginkan sekolah itu rusak atau tutup karena konflik internal.
Sudahri juga menyoroti kebijakan yang dinilai menekan para guru tidak tetap (GTT).
Tekanan itu melalui SK yang diteken kepala sekolah. Itu berisi bahwa sejumlah tenaga pendidik diubah statusnya menjadi tenaga alih daya atau outsourcing.
Padahal status itu tak dikenal dalam sistem pendidikan Muhammadiyah.
“Yang ada di Muhammadiyah adalah guru tetap persyarikatan dan guru tidak tetap,” ujarnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Sudahri, mencerminkan gaya kepemimpinan personal yang terlalu mengontrol. "Ini kebijakan personal seorang pimpinan yang ingin mengendalikan bawahannya tanpa kepastian,” katanya.
Ia juga menyesalkan adanya intimidasi. Dia mendengar para siswa yang ikut aksi akan dikeluarkan dari sekolah.
Padahal, proses penyampaian aspirasi ini sah dan menjadi bagian dari hak setiap warga tanpa memandang statusnya.
"Aspirasi itu hak yang seharusnya dihormati,” tegasnya.
Menanggapi situasi tersebut, Sony Bachtiar menyebut, aksi unjuk rasa itu sebagai bagian dari dinamika internal lembaga.
Ia menilai ada pihak yang berusaha memaksakan kehendak untuk menjadi kepala sekolah.
“Kami akan melakukan evaluasi dan memikirkan langkah ke depan,” kata Sony.
Sony juga menyatakan, jika ada sanksi bagi peserta aksi, hal itu akan dibahas melalui mekanisme internal bersama Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Jember.
Ia mengaku tak menyangka aksi itu bisa terjadi karena selama ini merasa sudah terbuka dengan guru dan siswa.
“Kami selalu berkomunikasi dan mendengarkan aspirasi mereka. Ini di luar perkiraan kami,” pungkasnya. (kin)
Editor : M. Ainul Budi