Radar Jember – Proses hibah aset Pemkab Jember berupa tanah seluas 47 hektare untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) kepada Polda Jatim belum klir.
Meski demikian, pembangunan SPN ini diklaim bisa meningkatkan perekonomian Jember, khususnya kawasan perkotaan bagian utara.
Sebab, lokasi SPN itu berada di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, hibah tanah untuk pembangunan SPN merupakan keputusan strategis yang telah melalui kajian matang.
Menurutnya, wilayah utara Jember memang membutuhkan dorongan pertumbuhan ekonomi.
Maka, keberadaan SPN akan menjadi pusat keramaian baru yang memberi manfaat langsung bagi UMKM hingga masyarakat sekitar.
“Kami tidak mungkin menghibahkan sesuatu yang merugikan Jember. Ini sudah kami kaji," tegasnya.
Gus Fawait menambahkan, hibah ini merupakan permohonan Pemkab Jember kepada Polri agar berkenan SPN dari Mojokerto dipindah ke Jember.
Meski pemerintah daerah lain juga mengajukan, namun dia mengaku Pemkab Jember berhasil meyakinkan Polri untuk meletakkan SPN di Jember.
Selama ini, lanjutnya, lahan 47 hektare yang akan dihibahkan itu hanya ditanami tebu oleh satu orang penyewa.
Itu menghasilkan pendapatan sewa sekitar Rp 600 juta per tahun.
Sementara, jika nantinya lahan itu untuk SPN dan ada aktivitas, maka akan berdampak luas pada ekonomi Jember.
Bahkan, dia mengklaim harga tanah di sekitar SPN sudah naik berkali-kali lipat meski SPN belum terbangun.
"Sudah ada kenaikan yang luar biasa. Itu belum dibangun. Kalau dibangun, akan ada ratusan bahkan ribuan orang yang akan berkunjung. Ini akan menumbuhkan ekonomi di Jember bagian Utara," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Pelepasan Aset DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, tim telah berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.
Hasilnya ada sejumlah catatan penting.
Salah satu yang ditekankan adalah permohonan resmi dari pihak penerima aset, yakni Polda Jatim.
Permohonan itu ditujukan kepada Pemkab Jember.
Dokumen-dokumen pendukung untuk hibah juga harus disertakan.
Sebab, itu menjadi dasar pelepasan aset.
"Permohonan itu penting sebagai bentuk kehati-hatian antara eksekutif dan legislatif. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Ini yang kami terima,” urainya.
Meski penuh kehati-hatian, pansus menilai pembangunan SPN di Jember akan memberi multiplier effect yang besar bagi masyarakat.
Terutama peningkatan ekonomi.
Sebab nantinya UMKM, kegiatan sosial, hingga aktivitas lain akan hidup di sekitar SPN.
"Tentu menguntungkan masyarakat Jember. Itu yang menjadi bahan pendalaman kami sampai saat ini,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh