Radar Jember - Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir berbuntut panjang dan menimbulkan keresahan luas di kalangan pelaku usaha.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jember mendesak agar Pertamina mengatasi masalah ini dalam kurun waktu 1x24 jam.
Sebab, dampak dari kelangkaan BBM ini telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 7 miliar per hari. Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Kadin Jember Rendra Wirawan menilai, krisis ini tak hanya mengganggu produktivitas dan menaikkan biaya operasional.
Namun, juga memaksa sejumlah industri untuk menghentikan proses produksi sementara.
“Ini sangat mengganggu di tengah-tengah semangat Jember yang mempermudah investasi dan membuka lebar-lebar pintu kepada investor,” ujarnya.
Kondisi semakin pelik karena distribusi barang menjadi tersendat.
Terutama pada sektor yang sangat bergantung pada kecepatan pengiriman seperti makanan dan hortikultura.
“Itu barang yang cepat basi. Daripada tidak bisa terdistribusi, mereka tentu sementara memilih tidak berproduksi. Kondisi-kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,’’ kata Rendra.
Apalagi, lanjutnya, jumlah UMKM di Jember terbanyak se-Jatim.
Angkanya mencapai 642 ribu pelaku usaha.
Mayoritas adalah pelaku usaha mikro.
Oleh karena itu, Kadin Jember menaruh perhatian serius terhadap nasib ratusan ribu pelaku UMKM tersebut.
Kadin Jember menyatakan kekecewaannya terhadap Pertamina karena dinilai tidak tanggap dalam mengantisipasi krisis BBM yang terjadi di lapangan.
Rendra menyebut, krisis ini mencerminkan buruknya perencanaan dan lemahnya mitigasi, khususnya Pertamina sebagai penyedia utama BBM.
Atas kondisi tersebut, Kadin Jember memberikan ultimatum kepada Pertamina untuk segera menyelesaikan krisis dalam waktu 1×24 jam.
“Kami menuntut audit distribusi, transparansi data suplai, dan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Jember. Serta pelaku usaha,” tegas Rendra.
Ia menambahkan, jika tidak ada perbaikan dalam rentang waktu yang diberikan, Kadin akan menyampaikan petisi nasional.
Pihaknya bakal mengadu ke Pertamina pusat, BPKN, BPSK, serta melapor ke DPRD dan Kementerian terkait.
“Jika tidak mampu menangani masalah ini, pimpinan area distribusi Pertamina sebaiknya mengundurkan diri secara terhormat agar segera ditangani,” imbuhnya.
Selain UMKM, sektor konstruksi juga ikut terpukul.
Sebab, banyak tenaga kerja harian terpaksa membolos lantaran kesulitan memperoleh BBM untuk berangkat kerja.
Ketua Bidang SDM Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin Jember Mohamad Budi Hartono mengatakan, jumlah tenaga kerja di sektor infrastruktur berkurang separuhnya.
"Hampir 50 persen," ungkapnya.
Budi menyebut, bukan hanya jumlah pekerja yang menyusut, distribusi bahan bangunan juga tersendat.
Hal itu menyebabkan proyek-proyek terhambat dan molor dari jadwal.
“Biaya produksinya bertambah. Pengusaha kena imbas karena harus menanggung tambahan biaya," pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh