radar jember - Ribuan tenaga honorer di Jember mulai bulan depan terancam akan dirumahkan.
Sebelumnya pihak DPRD Jember mendesak Bupati Muhammad Fawait segera melakukan penataan dan memberikan kepastian hukum.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto secara tegas mengingatkan Fawait agar segera menata ulang status dan masa depan ribuan pegawai honorer.
Widarto menegaskan, mereka yang masuk database, seperti kategori R2 (eks THK II) dan R3 (honorer yang sudah terdata di BKN), sejatinya memiliki peluang untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu setelah pemerintah daerah mengusulkan kuota ke BKN.
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan disebut telah menerbitkan surat perumahan bagi tenaga honorer tersebut.
Widarto bahkan menyebut, hal itu berarti mereka diberhentikan dari tugasnya secara sepihak.
“Kalau kita kasar, bahasanya dirumahkan. Ini mengkhawatirkan,” tegas Widarto.
Sebagai pembanding, Widarto menyebut Pemkab Lumajang yang menjamin tidak ada satu pun tenaga non-ASN dirumahkan, dengan memanfaatkan skema paruh waktu atau pengadaan penyedia jasa lainnya orang perorang (PJLP).
“Harusnya itu yang dilakukan Jember. Diberikan kepastian, agar teman-teman (honorer, Red) tetap bekerja dengan tenang,” kata legislator Fraksi PDIP itu.
Editor : M. Ainul Budi