Jember Bondowoso Lumajang Pemerintahan Nasional Bola Internasional Bola Indonesia Update Laka Lantas Rekomendasi Infotainment Balbalan Tapal Kuda Oto dan Tekno MotoGP

Evaluasi OPD pada 100 Hari Kinerja Bupati Jember Gus Fawait, Fraksi Nasdem DPRD Jember Berikan Kriteria yang Harus Dimiliki BPBD

Mega Silvia RJ • Minggu, 15 Juni 2025 | 22:49 WIB
DAVID HANDOKO SETO, Seketaris Komisi C DPRD Jember. (MEGA SILVIA/RADAR JEMBER)
DAVID HANDOKO SETO, Seketaris Komisi C DPRD Jember. (MEGA SILVIA/RADAR JEMBER)

Radar Jember - Anggota DPRD Jember mengkritik pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember perlu dievaluasi.

Terlebih dalam masa seratus hari kerja pemerintahan Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto.

Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto menilai perlu ada perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkab Jember yang ada di bidang pelayanan dasar seperti BPBD.

Dia tak segan menyarankan untuk mengganti pimpinan OPD tersebut jika tak lekas ada perbaikan.

Menurutnya, jabatan kepala BPBD tidak hanya soal manajemen, tapi juga soal kepedulian dan pengabdian tanpa pamrih.

"Pemimpin BPBD harus care, satset, dan punya dedikasi tinggi dalam penanganan kebencanaan," tegas David.

Ketua Baret Rescue Jember itu mengatakan, penanganan bencana tak cukup dengan logika, tapi juga butuh ketulusan dan empati mendalam.

"Dan tentunya punya disiplin ilmu yang bisa menunjang, bisa mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan terkait dengan kebencanaan," papar Sekretaris Komisi C DPRD Jember itu.

Selain itu, pemimpin BPBD harus memahami ilmu kebencanaan secara menyeluruh, mulai dari pra hingga pascabencana.

Manajemen logistik, manajemen manusia, hingga pemahaman terhadap kondisi alam harus menjadi keahlian wajib.

David juga menekankan pentingnya sikap membumi dari pejabat BPBD, agar tidak bersikap eksklusif dan jauh dari masyarakat.

Seluruh pejabat BPBD, termasuk kepala bidang, harus mampu menyamakan visi untuk turun langsung ke lapangan.

Dia mengingatkan, jabatan bukan untuk bergaya, melainkan sebagai tanggung jawab dalam melayani rakyat secara nyata.

"Jadi jabatannya itu representatif digunakan hanya untuk mengambil ambil kewenangan dan kebijakan. Tapi kalau urusan pelaksanaan kegiatan ya harus harus memasyarakat," ulasnya.

Evaluasi ini menjadi cermin bagi seluruh OPD, terutama yang berurusan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

David menilai reformasi birokrasi harus menyentuh aspek kepemimpinan di lapangan, bukan hanya sekadar administrasi.

Kritik tajam ini mencerminkan harapan masyarakat agar penanganan bencana di Jember lebih responsif dan manusiawi. (sil)

Editor : Nur Hariri
#Pemkab Jember #Nasdem #BPBD #DPRD jember #seratus hari kerja #Gus Fawait