Radar Jember – Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, Jember pada Rabu (18/9).
Buruh perkebunan ini meliputi pekerja buruh kebun di wilayah Sumberwadung, Kalimrawan, Gunungpasang, Sumbertenggulun, dan Sumberpandan.
Dalam tuntutannya, mereka meminta adanya pencopotan dan pergantian Direksi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya kenaikan upah. Hal ini karena buruh dibayar dengan upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Di samping itu, buruh juga menuntut adanya peningkatan kesejahteraan. Hal ini karena direksi dianggap gagal dalam tugasnya untuk memperbaiki kesejahteraan buruh.
Salah seorang buruh, Mamat Ibrahim menyampaikan dalam aksinya tentang kekecewaan yang terjadi terhadap direksi PDP
“Saya kerja sebagai penyadap sudah 20 tahun! Gaji sebulan cuma 600-700 ribu sebulan. Coba dihitung-hitung cukup tidak dengan harga yang mahal semua?” tegasnya dalam unjuk rasa tersebut.
Ibrahim yang merupakan penyadap asal Sumberwadung juga menegaskan dalam aksinya bahwa banyak buruh yang kelaparan di daerah perkebunan karena upah yang tidak sesuai.
Menurut Koordinator Aksi, Hermanto menjelaskan saat ini perkebunan karet dan kopi menjadi perkebunan yang terdampak dalam kesejahteraan buruh.
“Perkebunan saat ini yang paling terdampak karet dan kopi. Karena harganya sudah luar biasa sekarang ini,” ujarnya.
Kenaikan harga karet dan kopi ini tidak sebanding dengan upah yang didapat buruh saat ini.
Lebih lanjut, untuk upah yang didapat oleh buruh tahun ini hanya 50 persen dari UMK tahun 2024.
“Buruh hanya dapat 50 persen dari UMK yang tahun 2024 ini,” ucapnya.
Herman juga menyebut bahwa demo ini akan ditanggapi oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto.
“Insya Allah direspon oleh bupati. Soalnya bupati tahu gaji PDP itu luar biasa,” lanjutnya.
Hermanto juga menjelaskan bahwa, ini merupakan aksi unjuk rasa pertama setelah lima tahun terakhir.
“Kita dalam lima tahun ini belum pernah ada demonstrasi. Baru ini diadakan demo lagi,” sambungnya.
Hermanto menyebut bila tak ada tanggapan dari pemerintah kabupaten, maka mereka akan menggerakkan aksi massa yang lebih besar.
“Kalau seandainya tidak ada tanggapan dari bupati, kita akan demo besar-besaran. Mungkin bermalam di kantor direksi (PDP - red), bawa tenda dan kompor nantinya. Jadi menunggu tanggapan bupati,” pungkasnya. (mgm1/bud)
Editor : Radar Digital