SUMBERSARI, Radar Jember - Eksekutif dan legislatif berencana membahas dua APBD sekaligus. Yakni, Raperda Perubahan APBD 2024 dan APBD tahun 2025.
Ini menjelang masa transisi keanggotaan DPRD Jember periode 2019–2024 yang akan digantikan dewan periode 2024–2029.
Bupati Jember Hendy Siswanto menyebut, pemerintah daerah memproyeksikan APBD Jember tahun 2024 mencapai Rp 4,33 triliun.
"Saya menyerahkan KUAPPAS APBD Tahun 2025, dengan kekuatan Rp 4,3 triliun. Harapan kami ini segera dibahas, karena sebentar lagi ada pergantian dewan. Tentunya ini menjadi rencana percepatan program kita, antara eksekutif dan legislatif. Tentunya dalam koridor regulasi," kata Hendy.
Beberapa hal yang mendasari APBD Jember semakin besar itu karena beberapa hal.
Hendy menyebut, pemerintah daerah sedang konsentrasi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), dengan memanfaatkan berbagai sektor retribusi yang ada.
Selain itu, juga adanya kebijakan baru tentang pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.
“Soal infrastruktur juga pasti, masuk. Di tahun 2024 juga telah kita rasakan, ribuan kilometer, PJU kita perbaiki, pertanian kita gencarkan melalui pembangunan pabrik pupuk. Karenanya, pertumbuhan ekonomi kita sekarang bisa tumbuh menjadi 4,3 persen, dan kemiskinan kita sudah turun 1,4 persen (dari 10,41 persen ke 9,01 persen, Red) berdasarkan BPS, kemarin," jelas Hendy.
Dikatakan, proyeksi Rp 4,3 triliun memuat sejumlah program prioritas dan targeting untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Hendy, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sudah menyentuh 5,1 sampai 5,5 persen, yang direncanakan tumbuh sampai tahun 2025.
Kemudian, proyeksi itu juga untuk penguatan upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Jember yang ditargetkan berada di bawah 3 poin.
"Sebenarnya pemerintah mengharapkan inflasi itu 2,5 sampai +1 , atau -1 (year on year, Red). Kami berusaha untuk mencapai itu," jelasnya.
Dia mengharapkan kepada anggota dewan dalam setiap program usulannya yang menjadi skala prioritas, dapat diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.
"Sekarang baru KUAPPAS APBD 2025 yang sudah kami kirim, dan berharap bisa segera dibahas bersama. Dan untuk KUPA PPAS PAPBD 2024 belum, secepatnya menyusul," imbuh Hendy.
Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi menambahkan, pembahasan KUAPPAS APBD 2025 maupun KUPA-PPAS PAPBD 2024 akan dilakukan dan berlangsung pada masa transisi. Karena itu terkait penjadwalan dan belum diputuskan.
Itqon hanya memastikan akan rapat terlebih dahulu di internal pimpinan dewan.
"Karena ini butuh keputusan politik, ya, maka segera kami rapatkan di internal pimpinan. Kami konsultasikan ke ketua-ketua fraksi. Pada prinsipnya, DPRD berpegang pada regulasi," jelas Itqon. (mau/c2/nur)
Editor : Radar Digital