Besok, tanggal 28 November, adalah Hari Menanam Pohon (HMP) Indonesia. Ini sering dikampanyekan agar orang mau menanam pohon. Ironisnya, tidak semua orang bisa melakukannya karena tidak punya lahan. Lantas, solusi apa agar misi menanam pohon ini bisa berjalan baik dan perlukah disediakan pemerintah?
BANYAK cara untuk bersahabat dengan alam. Salah satunya melalui gerakan menanam pohon, yang tepat diperingati pada 28 November 2023, sebagai Hari Menanam Pohon (HMP) Indonesia.
Pada peringatan HMP kali ini, salah satu cara terbaik yaitu melakukan gerakan satu rumah satu pohon. Ini efektif diterapkan di desa-desa. Akan tetapi, sangat tidak efektif untuk diterapkan di wilayah perkotaan, mengingat mayoritas rumah tanpa pekarangan. Maklum saja, lahannya sempit, sehingga tidak mungkin menanam pohon di halaman depan, samping, atau belakang rumah. Toh, tempat parkir mobil saja banyak yang tidak punya. Untuk itu, perlu ada solusi agar gerakan penanaman pohon tetap bisa dilakukan.
Selain demi anak cucu kelak, tanam pohon juga berguna untuk membantu penyediaan oksigen, udara sehat, serta menjaga kelestarian alam. Meski manfaatnya besar, tapi gerakan positif ini tampaknya kurang begitu gencar dilakukan.
Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan lahan untuk penghijauan. Misalnya di taman kota, di fasilitas perumahan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah, atau tempat lain seperti pinggir jalan. Jika tidak disediakan, kampanye penanaman pohon hanya akan sukses di desa-desa.
Pemerhati sekaligus aktivis lingkungan Jember, Parmuji, menguraikan, selama ini gerakan penanaman pohon kembali atau reboisasi memang sering dilakukan dan diinisiasi oleh kalangan aktivis pencinta lingkungan. Namun, hasilnya tak begitu optimal. "Reboisasi yang diinisiasi teman-teman aktivis lingkungan paling sekitar 2-5 persen yang tumbuh, jelas kurang maksimal. Penyebabnya, ya, banyak hal," ungkapnya ketika dikonfirmasi, belum lama ini (25/11).
Pria yang juga Ketua World Cleanup Day Indonesia (WCDI) Jember ini menilai, salah satu penyebab efektivitas gerakan tanam pohon itu melemah karena hanya berjalan secara sporadis. Artinya, gerakan tanam pohon hanya sebatas menanam. Sementara, tak ada pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam mengurus atau merawatnya.
"Kita tanam pohon misal di Gunung Argopuro atau di area sungai, itu hanya sporadis. Hanya menanam, tapi tidak koordinasi dengan pihak-pihak pemangku wilayah, seperti BPBD, Perhutani, perkebunan, atau pihak yang mengurusi wilayah sungai. Ya, akibatnya kurang perawatan. Jangan heran kalau kemudian banyak yang mati," ungkap Parmuji.
Selain itu, Parmuji menilai faktor pengetahuan masyarakat setempat terkait mana-mana saja tanaman yang harus dilindungi dan sedang reboisasi juga perlu digencarkan. "Kalau itu hutan, tidak perlu dirawat, karena banyak pohon yang tumbuh secara alami. Namun, pemahaman tanaman mana saja yang dilindungi dan harus reboisasi, itu juga penting. Kalau tidak, bisa saja sekarang ditanam, bulan besoknya diambil petani yang merumput, itu karena ketidaktahuan," ketusnya.
Parmuji mengisahkan, pada tahun 2021 sempat ada gerakan tanam pohon di kawasan lereng Pegunungan Argopuro, tepatnya di wilayah Gunung Pasang, Tancak, Desa Suci Kecamatan Panti. Saat itu, ada sekitar 5.000 bibit pohon mulai dari jenis kayu putih, duren, sirsak, jenis pohon buah, dan beberapa lainnya.
Namun, banyaknya jumlah bibit saat itu tak sebanding dengan jumlah relawan dan aktifis lingkungan yang menanam pohon. Akhirnya, banyak bibit pohon yang berakhir dibawa pulang. Karenanya, Parmuji menyarankan pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, agar membatasi setiap permohonan bantuan bibit pohon. "Misal 1.000 bibit, itu tidak logis. Cukup lah 200-300 bibit, karena juga harus dipikir siapa yang berikutnya merawat pascatanam ini," urai pria asal Desa Suci, Panti, itu.
Lebih lanjut, Parmuji menyebut, tanam pohon yang efektif itu bisa dimulai dengan melakukan gerakan kecil. Dia mencontohkan dengan program Gerakan Satu Rumah Satu Pohon untuk Lingkungan (Gaspol). Di sisi lain pemerintah juga perlu memikirkan bagi rumah yang tidak memiliki halaman. Untuk itu, perlu penyiapan lahan seperti taman, fasilitas perumahan yang telah diserahkan, maupun tempat lain, agar orang-orang yang rumahnya tanpa halaman tetap bisa memberikan sumbangsih pada penanaman pohon.
"Sedikit demi sedikit itu lebih baik dan lebih maksimal, daripada secara sporadis yang justru tak terlihat hasilnya. Ke depan harus ada yang semacam itu, dan pemerintah itu tidak sekedar memfasilitasi. Namun, juga membantu sosialisasi dan mengedukasi masyarakat," tukasnya. (c2/nur)
Editor : Radar Digital