Sebenarnya, absennya pemerintah itu bukan lagi rahasia. Bahkan, dari hulu hingga hilir sektor perkebunan kopi rakyat itu, pemerintah juga dinilai abai. Mulai dari pendampingan saat budi daya, pengolahan panen dan pascapanen, hingga akses permodalan. Padahal, jika melihat tingginya potensi produksi, luasan lahan, dan sebaran kawasan perkebunan kopi rakyat itu, sudah selayaknya pemkab menjadikan kopi sebagai komoditas unggulan yang dapat diandalkan untuk mengerek kesejahteraan masyarakat.
Jawa Pos Radar Jember mengamati perjalanan petani kopi di wilayah lereng Raung, tepatnya di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo. Zainul Wasik, salah satu petani kopi, mengaku, dirinya harus berjuang sendiri, baik dalam proses budi daya maupun dalam memasarkan hasil panennya. Menurut petani kopi yang sudah terjun sejak 2010 lalu tersebut, selama ini tak ada arahan maupun pendampingan dari pemerintah terkait peningkatan hasil panen serta peluang pasarnya.
Dampaknya, hampir 90 persen petani menjual kopi mereka dalam bentuk curah atau gelondongan ke para tengkulak, sehingga mereka rentan terimbas permainan pasar. Petani juga merasa kebingungan kopi itu mau dibuat apa atau dipasarkan ke mana ketika tidak dijual curah. Sebab, mereka tidak tahu siapa yang akan membeli nantinya jika mereka mengolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. “Kami tidak pernah tahu. Bisanya cuma panen biji, lalu dikeringkan. Siapa yang mau beli, harganya berapa, itu permainan pasar. Masalah kami di sini," ungkapnya.
Menurutnya, mayoritas petani kopi di sana merupakan mantan pekerja atau buruh pada salah satu perkebunan kopi di Ledokombo. Dari perusahaan tersebut, petani bisa mengetahui cara budi daya tanaman kopi seperti apa. Mulai dari pembibitan, perawatan, hingga panen. Sehingga, saat memiliki lahan sendiri, mereka mampu mengolah tanaman kopi agar menghasilkan biji kopi yang berkualitas tinggi. Namun, petani tidak memiliki pengetahuan tentang pengolahan pascapanen.
"Kalau perawatannya, petani di sini tidak usah diragukan lagi. Karena rata-rata sudah berpengalaman. Dan para petani di sini juga sudah tidak membutuhkan pekerja dari luar daerah. Paling hanya mempekerjakan saudara atau tetangga sekitarnya saja," imbuhnya.
Hanya, kopi lokal yang berkualitas tersebut justru dijual dengan harga murah. Bahkan jauh di bawah harga pasar. Ini terpaksa dilakukan karena petani sudah tidak punya pilihan. Apalagi biaya perawatan yang mereka keluarkan juga tidak murah. Sehingga, mau tidak mau, para petani menjual dengan harga berapa pun kepada para pengepul. "Ada yang sampai didatangi ke rumah-rumah petani. Para tengkulak itu memberi uang (modal) kepada petani, tapi dengan syarat hasil panen harus dijual ke mereka. Meski dengan harga murah," tuturnya.
Wasik atau tokoh masyarakat yang kerap disapa Ustad Danil ini mengaku, selama menggeluti bisnis kopi, dari tahun ke tahun harga kopi tak pernah mengalami kenaikan. Harganya stagnan di kisaran Rp 20 ribu hingga Rp 23 ribu saja per kilogram. "Dulu pernah mahal dua kali. Sekitar tahun 2013 dan 2016. Itu pun akibat terbakarnya kebun kopi di Brazil sebagai pengekspor kopi terbesar dunia. Setelah itu, sekitar 2016 karena erupsi Gunung Raung yang abu vulkanisnya merusak tanaman kopi. Meksi mahal, tapi hasil panen kami sedikit waktu itu," imbuhnya.
Pada saat itu, harga kopi mampu mencapai Rp 26 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram. Dan hanya pada saat itu saja. Namun, lagi-lagi harga tinggi justru menjadi ladang subur bagi para tengkulak. Banyak pengepul yang datang memborong kopi dan berani memasang harga tinggi.
Menurutnya, jika berkaca pada popularitas kopi tahun ini, seharusnya harga tinggi pada saat itu sudah menjadi harga standar saat ini. Apalagi, mengingat biaya perawatannya yang juga semakin meningkat. Belum lagi harga pupuk kian mahal dan ketersediaannya terbatas, sehingga membuat para petani kian hari makin kebingungan.
Meski termasuk tanaman yang tahan penyakit, namun perawatan tanaman kopi membutuhkan waktu yang tak sebentar. Setiap bulannya, tanaman kopi perlu dilakukan pengecekan, pemupukan, pemotongan ranting, juga okulasi atau penyetekan pohon kopi. "Perawatan besarnya kami lakukan dua kali dalam setahun. Kalau panennya, butuh waktu dua sampai tiga bulan. Sekitar akhir Juli hingga September," ujarnya.
Berbeda dengan komoditas padi, jagung, dan bahan makanan pokok lainnya, di Jember tidak ada alokasi persediaan pupuk bersubsidi khusus untuk perawatan kopi. Padahal, kata dia, jika dibandingkan dengan produksi komoditas tanaman pangan, potensi produksi kopi di Jember mampu berbaris sejajar. "Setiap daerah ditentukan jatah pupuk untuk padi atau jagung. Jika lahannya seluas sekian, maka jatahnya sekian. Sementara untuk kami, tidak pernah ada jatah pupuk. Jadi, jangan heran kalau petani di sini banyak yang pakai pupuk seadanya," terangnya.
Bahkan, bagi petani kopi yang hanya memiliki lahan di bawah dua hektare, perawatannya lebih buruk lagi. Sebab, jika dibandingkan antara modal dengan penghasilan jauh tak seimbang. "Paling tidak, dengan lahan seluas dua hektare, itu sudah cukup menghidupi petani. Hasilnya bisa untuk modal dan juga makan sampai musim panen lagi," papar Pendiri Pesantren Kopi itu.
Umumnya, lahan seluas satu hektare bisa ditanami 10 hingga 15 ribu pohon kopi. Jika dalam satu pohon kopi rata-rata dapat berbuah seberat lima kilogram, maka setidaknya petani bisa mendapatkan biji kopi sekitar 75 kuintal.
Menurut Ustad Danil, adanya problem berkepanjangan yang menimpa petani kopi bukan lagi menjadi rahasia umum. Tentunya, pemerintah lebih tahu bagaimana nasib masyarakatnya. Sebab, selain ada Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendata berapa pendapatan dari kopi, juga ada pemerintah desa yang harusnya menyampaikan keadaan petani di lapangan ke pemerintah di atasnya.
"Mungkin ini karena tidak adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya di bidang kopi. Mulai dari sumber daya manusianya, pengetahuan tentang kopi, pengolahan dan yang lain, utamanya ruang pemasaran. Yang sekiranya petani menjadi lebih berdaya dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada," pungkasnya.
Reporter : Dian Cahyani dan Delfi Nihayah
Fotografer : Delfi Nihayah
Editor : Mahrus Sholih
Top of Form Editor : Ivona